Network
KABAR WONOSOBO – BPBD kota Sukabumi telah merumuskan sebelas program prioritas untuk tahun 2024 nanti.
Sebelas prioritas tersebut terdiri dari pembangunan Gedung BPBD, pengadaan kendaraan penanggulangan bencana, pembinaan kelurahan tangguh bencana, pengadaaan alat komunikasi bencana, pengadaan material bagi korban bencana.
Selain itu juga ada penguatan teknologi informasi pendukung Pusdalops, pengadaan dan pemasangan rambu informasi bencana, pengembangan inovasi SiEdan, penyusunan dokumen RKPB, Renkon, pelatihan bencana dan gladi kesiapsiagaan, hingga usulan percontohan rumah tahan gempa.
Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD kota Sukabumi, Zulkarnain Barhami, menjelaskan bahwa sebelas program tersebut dirumuskan dalam FPD atau Forum Perangkat Daerah.
Menurutnya, dalam pengimplementasian Standar Pelayanan Minimal atau SPM kebencanaan di Kota Sukabumi masih belum berpihak, terutama dalam hal anggaran dan dana perimbangan.
Sedangkan alokasi anggaran yang disediakan oleh Pemda, dikutip Kabar Wonosobo dari Pikiran Rakyat, masih belum memadai.
Baca Juga: BREAKING NEWS: Gempa Magnitudo 5,5 Guncang Sukabumi, Terasa Hingga Jakarta
Selain itu juga anggaran yang diterima oleh BPBD Sukabumi sendiri masih di angka 0,33 persen di tahun 2022.
"Padahal kebencanaan merupakan bagian dari pelayanan wajib dasar yang memiliki SPM seperti halnya dengan urusan pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Selain itu, BPBD Kota Sukabumi sejak beroperasi tahun 2013 hingga saat ini belum memiliki gedung kantor yang representatif dengan kantor yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.” Kata Zulkarnain.
"Perlengkapan dan peralatan yang terstandar masih kurang dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki skala risiko sama terhadap bencana. Ketersediaan personel dan pegawai yang ada dirasakan masih kurang baik yang PNS maupun non-PNS," tambah Zulkarnain, Kamis 9 Februari 2023.
Ia juga memberikan salah satu contoh yaitu saat terjadi gempa Cianjur. Ia mengatakan bahwa berdasarkan dari kejadian tersebut, sebaiknya Kota Sukabumi juga ikut berbenah dalam melakukan mitigasi bencana.
Hal itu disebabkan wilayah Kota Sukabumi juga merupakan lintasan sesar aktif, yaitu Sesar Cimandiri, sehingga perlu diwaspadai, jika seandainya terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar.
"Kota Sukabumi juga rawan gempa yang merusak karena keberadaan sejumlah sesar aktif di darat, salah satunya Sesar Cimandiri. Gempa bumi tidak dapat diprediksi kapan terjadinya. Namun meminimalisir dampaknya dengan langkah mitigasi yang tepat wajib dilakukan oleh semua stakeholder terkait kebencanaan, termasuk masyarakat," imbuhnya.
Baca Juga: Suhu Dingin Ancam Penyintas Gempa Dahsyat Turki dan Suriah
Selain itu juga ada permasalahan lainnya yaitu tentang dokumen pokok, dimana salah satu contohnya adalah tidak terintegrasinya dokumen pokok seperti Perencanaan Penanggulangan Bencana Daerah, yang berisi tentang rencana aksi jangka menengah komprehensif.
Rencana aksi jangka panjang tersebut bisa dimulai dari Pra Bencana hingga Pasca Bencana yang seharusnya terintegrasi, dan juga sebagai perangkat advokasi bagi pemerintah daerah.
Selain itu, juga demi menjamin sebagai pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Oleh karena itu, dokumen tersebut sangat lah penting sebagai pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.Namun, dokumen tersebut belum dimiliki oleh Kota Sukabumi.
Hal itu menyebabkan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana belum bisa diselaraskan.
Baca Juga: BERULAH LAGI! Terbitkan Meme Gempa Turki, Majalah Charlie Hebdo Tuai Kecaman
"Karenanya, pada perencanaan tahun 2024, BPBD fokus mengusulkan alokasi kegiatan yang meningkatkan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana di Kota Sukabumi.” ucap Zulkarnain.
“Walaupun tahun 2024 merupakan tahun politik, kami menyadari anggaran akan banyak tersedot untuk kesuksesan pemilu. Namun jangan sampai urusan mitigasi bencana justru terabaikan karena Kota Sukabumi masih dikategorikan rawan bencana," ujar Zulkarnain.
Ia juga menambahkan BPBD sering kali mengusulkan kepada Bappeda dalam beberapa forum yang dilaksanakan di Sukabumi.
Baca Juga: Gempa Suriah dan Turki: Apa yang Kita Ketahui Sejauh Ini?
Zulkarnain juga mengatakan bahwa agar kebijakan pembangunan daerah sektor kebencanaan lebih diprioritaskan, sehingga dapat menciptakan rasa aman.
"Aspek ketangguhan infrastruktur kebencanaan ada pada tiga usulan yaitu kolam retensi pengendali banjir, rehab rutilahu sistem tahan gempa, dan usulan infrastruktur kelurahan tangguh bencana. Inovasi kesiapsiagaan bencana di aspek infrastruktur kelurahan tangguh bencana pada 17 kelurahan yang sudah dibentuk akan diajukan oleh Bappeda melalui Bankeu Kompetitif.” dikutip oleh Kabar Wonosobo dari laman Pikiran Rakyat.
"Pada akhirnya, kami hanya berharap berbagai program prioritas itu bisa terealisasi di tahun 2024 mendatang," tambah Zulkarnain.
Ikuti Selengkapnya Artikel Kami di Google News.***
