KABAR WONOSOBO - The Verge beberapa hari lalu mengatakan perusahaan Facebook milik Mark Zuckerberg berencana mengubah citra Facebook dengan mengubah nama dan fokus menjadi metaverse. Namun bukan bukan berarti masalah Facebook selesai dengan berganti nama.
Dikutip dari Reuters, Kamis, Facebook dalam pengawasan regulator global atas bahaya konten paltform media sosialnya.
Facebook disebut tengah dalam transisi menjadi metaverse yang diharap menghapus citra dari publik agar tidak mengganggu WhatApps dan perangkat Oculus, virtual reality buatan mereka.
Baca Juga: Facebook Dikabarkan Berencana Mengubah Citra dengan Nama Baru
Sementara terkait kabar itu, pihak Facebook enggan berkomentar tentang spekulasi pergantian nama.
"Legislator dan politikus cukup pintar untuk tidak dibodohi oleh pencitraan ulang... mengingat semua peristiwa dalam tiga tahun terakhir ini," kata analis internet James Cordwell di Atlantic Equities.
Para analis mengatakan jika rebranding Facebook benar, akan masuk akal karena berusaha untuk mengubah citra yang ternoda oleh pengawasan peraturan dan hukum tentang bagaimana menangani keamanan pengguna dan ujaran kebencian.
Mengganti nama dapat menjadi strategi yang efektif untuk memungkinkan merek anak perusahaan mempertahankan reputasi mereka sendiri, kata Marisa Mulvihill, kepala merek dan aktivasi di Prophet.
Tetapi media dan regulator "tidak akan berhenti menyelidiki atau membuat reformasi hanya karena Anda berganti nama," tambahnya.
Facebook akan terus menghadapi tekanan yang sama bahkan setelah rebranding, kata para ahli.
Baca Juga: Terungkap Sudah, Ternyata Ini Penyebab Whatsapp, Instagram dan Facebook Down
"Saya tidak berpikir itu akan membantu Facebook mengurangi pengawasan regulator atau skeptisisme masyarakat umum, jika bukan ketidakpercayaan," kata Natasha Jen, mitra di Pentagram.
Facebook saat ini berada di bawah pengawasan luas dari pembuat undang-undang dan regulator global atas praktik moderasi kontennya dan bahaya yang terkait dengan platformnya.
Terlebih adanya dokumen internal yang dibocorkan oleh mantan karyawan dan itu menjadi dasar sidang Senat AS pekan lalu.***