Network
KABAR WONOSOBO - Kabupaten Wonosobo memiliki total 195 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan pembagian klasifikasi 4 Bumdes maju, 11 Bumdes berkembang, 95 Bumdes Tumbuh, dan 85 Bumdes Dasar.
"Jadi baru 4 BUMDes saja yang sudah maju, itu masih sangat sedikit," tutur Kepala Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Wonosobo, Dra. Harti, MM.
Hal itu disampaikan pada Pelatihan dan Pendampingan Bisnis Bagi Pengelola BUMDES di Kabupaten Wonosobo di Hotel Front One Harvest Wonosobo, Kamis 25 Agustus 2022.
Pelatihan dan pendampingan diselenggarakan melalui Kerjasama Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan Program Pendidikan Vokasi dan Universitas Indonesia (UI), serta turut disukseskan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), BNI 46, dan Alfamart.
Agenda itu diikuti oleh Direktur atau Pengurus BUMDes, sejumlah 30 desa dari 15 kecamatan, dengan kategori BUMDes tumbuh.
Diungkapkan Harti, mewakili Bupati Wonosobo, saat membuka pelatihan juga menyampaikan apresiasi kepada Program Studi Administrasi Keuangan dan Perbankan, Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia, yang telah bersedia memberikan pelatihan serta pendampingan bisnis kepada pengelola BUMDes.
“Tentunya kegiatan ini menjadi kesempatan yang sangat bagus untuk diikuti oleh para pengelola BUMDes, kemudian secara riil diimplementasikan dalam rangka pengembangan masing-masing lembaga yang dikelola,” ungkap Harti.
Pengembangan sektor ekonomi perdesaan melalui BUMDes, diharapkan menjadi pilar ekonomi rakyat yang dapat menjawab permasalahan ekonomi, sekaligus mampu menopang kemandirian ekonomi desa, melalui usaha-usaha masyarakat yang didorong dan difasilitasi oleh pemerintah desa.
Baca Juga: Berbagai Terobosan Disparbud Wonosobo Diapresiasi Penghargaan dari MarkPlus 2022
Keberadaan BUMDes dalam konteks perekonomian masyarakat desa, memiliki peran yang penting terutama dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan pemerataan kesejahteraan masyarakat desa.
“Selain itu, keberadaan BUMDes yang memiliki fungsi sebagai katalisator ekonomi desa, diharapkan mampu memberi solusi pembangunan ekonomi desa, yang dibangun dan dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat desa.
Sehingga permasalahan pengembangan BUMDes menjadi agenda penting untuk dicarikan solusi penyelesaiannya. Adapun permasalahan yang khas dalam pengelolaan BUMDes, khususnya di Kabupaten Wonosobo, adalah terkait keterbatasan permodalan.
Selain itu disertai masih rendahnya kemampuan manajerial dan kewirausahaan pengelola BUMDes. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengelola BUMDes, menjadi prioritas pemerintah dalam rangka meningkatkan strata BUMDes,” terang Harti.
Baca Juga: Gebyar Paud Wonosobo Diikuti 342 Paud dan TK Diramaikan Lomba dan Permainan Loose Parts
Pada kesempatan itu Harti juga menyampaikan bahwa pada tahun 2022 ini lokus pembinaan Bumdes yaitu pada 45 Bumdes dengan klasifikasi tumbuh berdasarkan hasil klasifikasi Bumdes Tahun 2022 dan pertimbangan bagi desa yang tidak melakukan proses Pilkades pada Tahun 2022.
Beberapa pelatihan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinsos PMD yaitu Pelatihan bagi pengurus Bumdes dan Kepala Desa pada Bulan Maret 2022. Pelatihan bagi pengurus Bumdes dengan fasilitasi Dinpermasdes Provinsi Jateng. Kerjasama dengan akademisi (Universitas Indonesia dan UNSIQ) dan pihak swasta.
Komitmen untuk mensinergikan Bumdes dengan pemerintahan desa. Pendampingan dalam pengusulan legalitas/ Badan Hukum Bumdes. Memaksimalkan peran dan koordinasi dengan Pabuwon dalam pembinaan Bumdes.
Baca Juga: PPPK Wonosobo 2021 Bantu Renovasi 5 Rumah di 5 Kecamatan, Peduli Warga Miskin
“Pembinaan dan pengembangan Bumdes tentunya menjadi tanggungjawab seluruh stakeholder terkait, harapan kami, ke depan kami dapat meningkatkan harmonisasi dengan pemerintahan desa dan kerjasama akademisi serta pihak swasta sehingga keberadaan Bumdes mampu menjadi salah satu solusi dalam pengembangan perekonomian masyarakat dan menjadi salah satu alternatif solusi dalam partisipasi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo,” pungkas Harti.***
