Network
Perempuan mengisi sebagian populasi di dunia. Perempuan adalah aset bagi negara dan daerah jika mereka berdaya. Oleh karena itu saya mengajak semua pihak untuk mendampingi perempuan agar berdaya, tidak diskriminatif sehingga bisa mencapai kesetaraan dan kedamaian,” ujar Menteri Bintang.
Sebagai informasi, Parahita Ekapraya merupakan penghargaan yang diberikan kepada kementerian/ lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan perannya dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pada berbagai bidang pembangunan sejak tahun 2004.
Penganugerahan Parahita Ekapraya didasarkan atas hasil evaluasi penyelenggaraan Pengarus Utamakan Gender (PUG) tahun 2022 yang telah disampaikan oleh kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pada tahun 2023, terdapat 360 instansi (16 kementerian/lembaga, 28 provinsi dan 316 kabupaten/kota) yang telah melaporkan hasil evaluasi penyelenggaraan PUG melalui evaluasi mandiri.
Dari hasil evaluasi mandiri itu, dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan (melalui sampling), serta verifikasi akhir. Hasil verifikasi akhir terdapat 12 kementerian/lembaga, 25 provinsi dan 237 kabupaten/kota yang menerima penghargaan Parahita Ekapraya tahun 2023. Salah satunya adalah Pemkab Wonosobo yang meraih Kategori Nindya.
Dengan raihan prestasi membanggakan ini, Kepala Dinas PPKBPPPA Wonosobo, Dyah Retno Sulistiyowati berharap agar semakin banyak masyarakat Wonosobo yang menyadari perlunya kesetaraan gender di tengah kehidupan bermasyarakat, baik menjaga hubungan laki laki dan perempuan, juga mengakui kesetaraan kita atau gender kita terhadap lansia, anak dan para disabilitas.
"Dengan memuliakan sosok wanita serta mengutamakan kesetaraan gender, niscaya akan dilimpahkan anugerah dalam kehidupan kita," terangnya.
Baca Juga: Kaesang Nonton Topeng Lengger Wonosobo Ditemani Erina Dalam Rangkaian Tur Keliling Indonesia
Dyah mengatakan, pengarusutamaan gender adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis, untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan.
Tahapan penilaian dimulai dari verifikasi, Administrasi, Lapangan dan final, Sesuai dengan Inpres No. 9/2000 implementasi Pengarusutamaan Gender mulai dilaksanakan. Implementasi ini diharapkan membuat kesetaraan gender sehingga bisa Inovatif dan adaptif untuk menuju masyarakat sejahtera dan adil.***
