Network
Dirty Vote juga mengungkap bahwa dari 82 PJ Walikota/Bupati, terdapat 20 orang yang ditunjuk langsung oleh Presiden Jokowi, hingga penekanan yang diberikan kepada kepala desa di Indonesia untuk mendukung salah satu calon presiden (capres).
Beberapa hal yang juga disorot oleh film Dirty Vote termasuk dana bantuan sosial (bansos) yang naik menjelang Pemilu. Termasuk yang turut disorot adalah bansos yang dikeluarkan pada bulan Januari 2024 kemarin. Dirty Vote juga menyebutkan bahwa data dari Kementrian Sosial (Kemensos) tidak menjadi acuan dalam pebagian bansos ini. Beberapa nama seperti Airlangga Hartanto dan Zulkifli Hasan yang sekarang masih menjabat sebagai menteri juga turut muncul.
Baca Juga: Kenali 5 Jenis Surat Suara Pemilu 2024 Beserta Perbedaan Warnanya
Lebih lanjut, Dirty Vote menyampaikan beberapa hal lagi, termasuk adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua KPU, kegagalan BAWASLU dalam melakukan pengawasan Pemilu, hingga adanya permasalahan dalam proses penepatan partai politik (parpol) yang ikut berpartisipasi dalam Pemilu.
Salah satu yang turut disorot di dalam film Dirty Vote adalah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutuskan tuntutan yang diajukan Almas Tsaqibbirru, yang berujung pada peraturan usia minimal calon wakil presiden (cawapres). Selain itu, nama Presiden Joko Widodo yang beberapa waktu lalu dianggap mengeluarkan pernyataan kontroversional dan juga Ibu Negara Iriana, disorot pula oleh film Dirty Vote ini.
Demikian rangkuman dari film Dirty Vote yang saat ini masih dapat disaksikan di YouTube.
