KABAR WONOSOBO - Korea Utara dan Korea Selatan akhirnya memulihkan jalur komunikasi lintas batas setelah terhenti sejak Agustus.
Kementerian Unifikasi Seoul, pejabat penghubung dari kedua negara mulai bertukar pesan melalui hotline pada Senin 4 Oktober 2021 pagi.
Dikutip Kabar Wonosobo dari Independent, sebelumnya pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un sebelumnya mengatakan negara itu bersedia untuk membangun kembali jalur komunikasi penghubung kedua negara dengan syarat.
Baca Juga: Dua Penjaga Penjara Di Prancis Sempat Disandera Narapidana
Kedua negara kemungkinan akan memulihkan saluran komunikasi lain yang melintasi perbatasan keduanya.
Saluran telepon dan faks yang digunakan Korea untuk mengatur pertemuan, mengatur penyeberangan perbatasan dan menghindari bentrokan yang tidak disengaja telah tidak aktif selama lebih dari setahun.
Sebelumnya adik pemimpin Korea utara Kim Jong-un yakni Kim Yo Jung menawarkan diskusi konstruktif sebagai solusi dari isu-isu pembentukan kembali kantor penghubung bersama antara Korut dan Korsel.
Selain itu Kim juga membuka kemungkinan damai antar kedua negara.
Baca Juga: Kakek Berusia 81 Tahun Mendaki Puncak Gunung Skotlandia Untuk Istrinya yang Sakit
“Saya merasa suasana publik Korea Selatan yang ingin memulihkan hubungan antar-Korea dari kebuntuan dan mencapai stabilitas damai segera mungkin sangat kuat,” kata Kim, Sabtu 3 Oktober 2021 via Reuters.
Sikap Pyongyang untuk memperbaiki hubungan diplomatik dengan Korea Selatan ini terjadi di tengah kekhawatiran internasional usai serangkaian uji coba rudal yang telah dilakukan Korea Utara dalam waktu satu bulan terakhir.
Tindakan pengujian senjata Korea Utara mendorong pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB dan beberapa negara.Korea Utara menguji coba empat rudal dalam waktu kurang dari sebulan, termasuk rudal hipersonik, rudal balistik, serta rudal hipersonik berkemampuan nuklir.
Baca Juga: Fumio Kishida Resmi Terpilih Menjadi Perdana Menteri Jepang
Aksi ini dikecam Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken yang menyebut jika uji coba rudal Korea Utara dapat “menciptakan prospek yang lebih besar untuk ketidakstabilan dan ketidakamanan.”
Sementara Pyongyang berpendapat bahwa senjatanya adalah untuk pertahanan diri dan menuduh Dewan Keamanan PBB, AS dan Korea Selatan melakukan “standar ganda.”***