KABAR WONOSOBO - Tim Asistensi Menko Perekonomian, Raden Pardede, menyampaikan pandangannya terkait kenaikan bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah.
Dia menyampaikan bahwa dulu pada tahun 80-90an, pemerintah Indonesia merupakan net exporter yang mengekspor produksi minyak sekitar 1,5 juta barrel per hari.
Namun, saat ini pemerintah hanya mengekspor minyak sekitar 600-700 barrel, menunjukkan adanya defisit yang sangat besar.
"Makanya kita keluar dari OPEC, kita bukan negara yang kaya raya," kata Raden Pardede dalam Indonesia Business Forum.
"Dengan keterbatasan itu kita net importer, kita lihat semua yang net importer sudah menaikkan harganya sejak bulan Februari yang lalu, dan itu sudah mereka naikan hampir dua kali lipat," sambungnya.
Dia menambahkan bahwa pemerintah sudah mencoba untuk absord, dan selama enam bulan ini melakukannya.
Baca Juga: Tim Asistensi Menko Perekonomian Sebut Kenaikan BBM Sudah Dikondisikan Jokowi
Raden Pardede mengingatkan bagaimana kondisi APBN selama tiga tahun ini, di mana sudah memberikan dana untuk pemulihan serta penanganan Covid-19 hampir 1,8-1,9 triliun.
Bukan hanya itu, kondisi tidak terduga lainnya pun terjadi dengan adanya perang Ukraina dan Rusia yang mengakibatkan harga minyak tak menentu.
Dia mengungkapkan selama tiga tahun ini APBN telah dipenuhi dengan berbagai tekanan, dan akhirnya dicoba untuk absord.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Cancer, Leo, dan Virgo 5 September 2022: Buatlah Kenangan
"Tapi kan ada daya tahannya, kalau ini dibiarkan, bahwa akan ada sekitar 190 triliun yang akan dibawa ke tahun depan," tuturnya, dikutip Kabar Wonosobo dari YouTube tvOneNews.
"Tahun depan kemudian tahun depannya lagi kalau tidak disesuaikan sekarang itu akan meledak lagi, diperkirakan 300 triliun, dibawa lagi ke tahun 2024," tambahnya.
Menurutnya, hal itu akan menjadi bola salju yang makin besar dan mengakibatkan persoalan di tahun mendatang.
Baca Juga: Tim Asistensi Menko Perekonomian Sebut Kenaikan BBM Sudah Dikondisikan Jokowi
Selain itu, dia menambahkan, bukan hal elok bagi siapapun presiden selanjutnya akan mengalami persoalan yang lebih besar lagi.
Sebab itu, dia berpendapat menunda kenaikan harga BBM ini justru akan memperbesar persoalan.
"Akan tetapi, tentu kita harus take care kita harus memang melihat yang membutuhkan tadi itu kita harus coba cari solusinya, itu yang disebutkan tadi kita berikan bantalan sosial," pungkasnya.***