Network
KABAR WONOSOBO - Pemerintah melalui Pertamina melakukan uji coba pendataan MyPertamina sebagai kebijakan baru pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dinilai menambah keribetan masyarakat.
Kebijakan penggunaan aplikasi MyPertamina justru dianggap membuat masyarakat kian merasa dipersulit dengan hal tersebut.
Diketahui Pertamina mulai menerapkan cara baru pembelian Pertalite dan Solar menggunakan aplikasi MyPertamina dinilai tak tepat.
Baca Juga: Ini Ternyata Alasan 46 Calon Jemaah Haji WNI Dipulangkan dari Jeddah
Hal tersebut diungkap Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto.
"Sistem penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian Pertalite dan solar menurut saya kurang tepat. Justru ini menambah keribetan rakyat memperoleh haknya. Walau kebijakan ini untuk mengatur distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran, tapi tujuannya belum jelas," ungkap Rofik dalam keterangan yang dikutip Kabar Wonosobo dari laman resmi DPR RI, Minggu 3 Juli 2022.
Rofik juga mempertanyakan, siapa yang bisa mendaftar di sistem MyPertamina, apa kriterianya, bagaimana pertamina tahu yang mendaftar ini adalah mereka yang berhak dan apakah ada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi pembandingnya.
Baca Juga: Aplikasi MyPertamina Banjir Kritik Pengguna
Menurutnya, data yang disajikan DTKS tidak akurat. Sehingga kebijakan itu tanpa ada kriteria yang jelas, siapapun bisa mendaftar di MyPertamina, termasuk orang kaya yang tidak berhak.
