Network
Selain itu, juga demi menjamin sebagai pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Oleh karena itu, dokumen tersebut sangat lah penting sebagai pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.Namun, dokumen tersebut belum dimiliki oleh Kota Sukabumi.
Hal itu menyebabkan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana belum bisa diselaraskan.
Baca Juga: BERULAH LAGI! Terbitkan Meme Gempa Turki, Majalah Charlie Hebdo Tuai Kecaman
"Karenanya, pada perencanaan tahun 2024, BPBD fokus mengusulkan alokasi kegiatan yang meningkatkan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana di Kota Sukabumi.” ucap Zulkarnain.
“Walaupun tahun 2024 merupakan tahun politik, kami menyadari anggaran akan banyak tersedot untuk kesuksesan pemilu. Namun jangan sampai urusan mitigasi bencana justru terabaikan karena Kota Sukabumi masih dikategorikan rawan bencana," ujar Zulkarnain.
Ia juga menambahkan BPBD sering kali mengusulkan kepada Bappeda dalam beberapa forum yang dilaksanakan di Sukabumi.
Baca Juga: Gempa Suriah dan Turki: Apa yang Kita Ketahui Sejauh Ini?
Zulkarnain juga mengatakan bahwa agar kebijakan pembangunan daerah sektor kebencanaan lebih diprioritaskan, sehingga dapat menciptakan rasa aman.
"Aspek ketangguhan infrastruktur kebencanaan ada pada tiga usulan yaitu kolam retensi pengendali banjir, rehab rutilahu sistem tahan gempa, dan usulan infrastruktur kelurahan tangguh bencana. Inovasi kesiapsiagaan bencana di aspek infrastruktur kelurahan tangguh bencana pada 17 kelurahan yang sudah dibentuk akan diajukan oleh Bappeda melalui Bankeu Kompetitif.” dikutip oleh Kabar Wonosobo dari laman Pikiran Rakyat.
