Network
KABAR WONOSOBO - Jelang akhir masa jabatannya sebagai kepala negara, Presiden Jokowi terus menerus dihajar kritik keras. Terutama usai putra pertamanya, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai Cawapres pada Pilpres 2024 secara kontroversial. Setelah dicap sebagai alumni paling memalukan oleh BEM KM UGM, kini kader PDI Perjuangan itu dituding kekurangan rasa malu.
Eks Pimpinan KPK 2003-2007 Erry Riyana Hardjapamekas tuding Presiden RI Joko Widodo kurang rasa malu terkait hal yang terjadi saat ini. Hal ini kata Erry mulai dari hukum, sosial dan politik, satu hal yang paling dikhawatirkan terbesar yakni akrobat pelaksanaan Pemilu 2024, dengan melakukan intervensi kepada semua elemen negara termasuk penyelenggara pemilu.
Erry Riyana yang menjabat sebagi pemimpin KPK 2003-2007 itu pun merasa sedih penggunaan aparat penegak hukum untuk menaklukan lawan politik atau memaksa parpol lain untuk melakukan tindakan apa saja. Ia mencontohkan perubahan arah Partai Golkar dan PAN yang diduga sarat kepentingan dan paksaan.
Baca Juga: Tidak Ada Negara yang Pejabatnya Ditangkap karena Korupsi Sebanyak Indonesia, Kata Jokowi
"Contohnya, perubahan haluan Partai Golkar dan PAN berkoalisi dengan Indonesia Maju yang diduga terjadi karena ada masalah hukum yang dipegang oleh seseorang yang memaksa kedua partai ini bergabung dengan koalisi tersebut," kata Erry pada podcast tv yang dilakukan Wartawan Senior, Budiman Tanuredjo baru-baru ini, seperti yang dilansir tim redaksi Kabar Wonosobo melalui laman Pikiran Rakyat.
Erry Riyana yang sempat diundang untuk menjadi pembicara Diskusi Manifesto Bandung "Kartu Merah bagi Joko Widodo” di Sultan Agung Resto hari Minggu, 10 Desember 2023 lalu, menambahkan, saat ini terjadi penurunan marwah MK.
MK yang merupakan lembaga yang harusnya independen nampaknya kini bisa datur hingga keponakan Ketua MK bisa lolos karena sang paman. Padahal nantinya MK diandalkan sebagai wasit final pada Pemilu 2024. "Apabila MK tidak bisa kita percaya, maka keputusannya bisa tidak dituruti," katanya.
Baca Juga: Bobby Nasution Dipecat PDIP, Akhir Kisah Dinasti Keluarga Jokowi dan PDIP?
Erry berharap semua pihak bisa menjaga MK untuk menjadi wasit yang bersih. Sementara itu Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid yang juga merupakan juga menyatakan bahwa terdapat enam kemunduran demokrasi di Indonesia, yaitu kadar uang, menurunnya kualitas Parpol, menguatnya Parpol, lemahnya kredibilitas hukum dan lembaga politik, politik oligarki, dan KKN.
Mari bergabung di Grup Telegram "APA KABAR WONOSOBO?" caranya klik link https://t.me/kabarwonosobo kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel.***
