Network
Senada dengan Untung, Satgas Pencegahan Korupsi KPK RI Azril Zah menambahkan, diharapkan Pelayanan perijinan maupun non perizinan hanya dilakukan satu pintu di DPMPTSP, kemudian DPMPTSP yang berhubungan dengan perangkat daerah teknis apabila diperlukan. Selain itu, pensertifikatan aset selesai pada tahun 2024.
Selanjutnya dijelaskan, untuk kebutuhan pejabat fungsional UKBPJ sesuai dengan analisa kebutuhan adalah 25 orang, mengingat pejabat fungsional yang ada baru 9 orang, maka KPK merekomendasikan untuk ASN yang memiliki pengalaman 2 tahun dibidang PBJ dan tidak menduduki jabatan struktural untuk mengikuti uji kompetensi guna pengisian kekurang tersebut.
Sementara itu, Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat menyampaikan apresiasinya kepada KPK yang telah hadir di Kabupaten Wonosobo untuk memberikan supervisi pencegahan korupsi.
Baca Juga: 420 Siswa Wonosobo Ikuti Lomba MAPSI Tingkat SD Secara Luring dan Daring
“Saya ucapkan terimakasih kepada KPK yang telah memberikan arahan terkait upaya pencegahan tindak korupsi, monitoring tematik Barang Milik Daerah, Perizinan, Optimalisasi Pendapatan dan Pengadaan Barang Jasa. Arahan tersebut adalah semangat untuk meningkatkan kualitas kinerja kita, meminimalisir keterlambatan capaian target kinerja dan termasuk meningkatkan Pendapatan Daerah yang lebih baik lagi. Saya harap perangkat daerah serius menindaklanjuti arahan dan catatan yang diberikan,” ujarnya.
Selain itu, Afif berharap, kehadiran tim KPK memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kabupaten Wonosobo lewat arahan maupun saran yang diberikan kepada seluruh jajaran dan kepala perangkat daerah.
“Walau APBD Wonosobo terbatas namun tetap memberikan layanan yang terbaiknya kepada masyarakat, sebagaimana arahan KPK,” tandasnya.***
