KABAR WONOSOBO — Pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi berencana untuk mengganti nama negara India. Hal tersebut mulai dilakukannya dalam undangan makan malam yang dikirimkan kepada para tamu yang menghadiri KTT G20 minggu ini.
Penggantian nama India tersebut diungkap beberapa pihak sebagai sebuah langkah yang mencerminkan upaya partai nasionalis Hindu yang tengah berkuasa, Bharatiya Janati Party (BJP) untuk menghilangkan peninggalan dari era kolonial.
Sebelumnya, dikabarkan bahwa Presiden India, Droupadi Murmu menyebut namanya sebagai “Presiden Bharat” dan bukan “Presiden India” dalam undangan yang dikirimkan kepada peserta KTT G20. Hal tersebut lah yang memperkuat asumsi publik bahwa India akan segera mengganti namanya menjadi Bharat.
Baca Juga: Bocor Karena KTT G20, India akan Ganti Nama? Apa Nama Baru India?
India atau Bharat?
Negara berpenduduk lebih dari 1,4 miliar jiwa ini secara resmi dikenal dengan dua nama, India dan Bharat, namun nama pertamalah yang paling umum digunakan, baik di dalam negeri maupun internasional.
Bharat adalah kata Sansekerta kuno yang diyakini banyak sejarawan berasal dari teks-teks Hindu awal. Kata itu juga berarti India dalam bahasa Hindi.
Perubahan nomenklatur ini didukung oleh pejabat Partai Bharatiya Janata yang dipimpin Modi. Mereka berpendapat bahwa nama India diperkenalkan oleh kolonial Inggris dan merupakan “simbol perbudakan.”
Baca Juga: Kontroversi Record of Ragnarok: Sampai Kena Cekal di India
Sebagai informasi, Inggris berkuasa atas India selama sekitar 200 tahun hingga negara tersebut memperoleh kemerdekaan pada tahun 1947.
“Pukulan lain terhadap mentalitas perbudakan,” kata pejabat tinggi terpilih negara bagian Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter. Dhami, yang merupakan pemimpin partai berkuasa Modi, membagikan undangan makan malam yang dikirimkan kepada para tamu G20 melalui postingannya.
Partai BJP yang dipimpin oleh Narendra Modi itu memang telah lama mencoba menghapus nama-nama yang terkait dengan masa lalu Mughal dan kolonial India.
Baca Juga: BREAKING NEWS! Gregoria Mariska Tunjung Juara Spain Masters 2023 Kalahkan Ratu Badminton India
Pada tahun 2015, Jalan Aurangzeb yang terkenal di New Delhi, dinamai menurut nama raja Mughal, diubah menjadi Jalan Dr. APJ Abdul Kalam setelah mendapat protes dari para pemimpin partai Modi. Tahun lalu, pemerintah juga mengganti nama jalan era kolonial di jantung kota New Delhi yang digunakan untuk parade militer seremonial.
Pemerintahan Modi mengatakan bahwa perubahan nama tersebut merupakan upaya untuk merebut kembali masa lalu Hindu India.
Namun partai-partai oposisi di India mengkritik langkah tersebut.
Baca Juga: 137 Orang Tewas, 4 Fakta Tragedi Runtuhnya Jembatan Gantung di Gujarat India
Penolakan Partai Oposisi
“Meskipun tidak ada keberatan konstitusional untuk menyebut India sebagai “Bharat,” yang merupakan salah satu dari dua nama resmi negara tersebut, saya berharap pemerintah tidak akan sebodoh itu untuk sepenuhnya membuang “India,” yang memiliki nilai merek yang tak terhitung banyaknya. berabad-abad,” kata anggota parlemen oposisi Shashi Tharoor pada X.
Tharoor mengatakan masyarakat India harus “terus menggunakan kedua kata tersebut daripada melepaskan klaim kami atas sebuah nama yang memiliki sejarah, sebuah nama yang diakui di seluruh dunia.”
Perselisihan mengenai “India” versus “Bharat” semakin meningkat sejak partai-partai oposisi pada bulan Juli mengumumkan aliansi baru – yang disebut INDIA – untuk menggulingkan Modi dan mengalahkan partainya menjelang pemilu nasional pada tahun 2024. Akronim tersebut adalah singkatan dari Aliansi Inklusif Pembangunan Nasional India (Indian National Developmental Inclusive Alliance/INDIA).
Baca Juga: Benarkah Permata Kohinoor Ratu Elizabeth II Hasil Curian dari India? Ini Faktanya
Sejak itu, beberapa pejabat di partai Modi menuntut agar negara tersebut disebut Bharat, bukan India.***