Network
KABAR WONOSOBO – Menteri Keuangan (Menkeu) Indonesia, Sri Mulyani Indrawati berencana mengalihkan anggaran belanja yang sebelumnya digunakan untuk perjalanan dinas, paket rapat, pembangunan gedung, kendaraan dan lain-lain untuk penanganan Covid-19.
Hal tersebut disampaikan oleh Menkeu dalam sebuah konferensi pers yang diselenggarakan pada Senin, 5 Juli 2021.
Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa dana yang berjumlah sekitar Rp26,2 triliun setelah diakumulasikan itu akan digunakan untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi.
Baca Juga: Ini Alasan Sri Mulyani Peringatkan Bahwa PPKM Darurat Bisa Diperpanjang Hingga 6 Minggu
“Untuk biayai berbagai tambahan bidang kesehatan, perlindungan sosial dan program prioritas insentif, maka dibutuhkan refocusing yang kedua untuk bisa membiayai seluruh tadi kebutuhan untuk bidang kesehatan yang tinggi, bantuan sosial, maupun untuk dukungan kepada masyarakat,” kata Sri Mulyani.
Refocusing anggaran yang jumlahnya Rp26,2 triliun itu nantinya akan ditambah dengan anggaran berjumlah Rp6 triliun yang diambil dari pos belanja transfer keuangan dan dana desa.
Sri Mulyani menyebutkan bahwa pengalihan anggaran penting untuk dilakukan karena kebutuhan selama pandemi yang semakin meningkat, biaya uji spesimen, pelacakan, dan juga perawatan pasien Covid-19.
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Sebut Hingga Mei 2021 Belanja Negara Hampir 1000 Triliun
Pun begitu, Menkeu memastikan bahwa pengalihan anggaran tersebut tidak akan memengaruhi anggaran belanja yang penting seperti belanja operasional, belanja kontrak tahun jamak (multiyears), belanja penanganan Covid-19 dan PEN di Kementerian/Lembaga, termasuk belanja penanganan bencana.
“Refocusing tidak seharusnya mengganggu belanja K/L, karena belanja K/L sudah diamankan apakah itu belanja untuk operasional, belanja pegawai, belanja multiyears kontrak, dan belanja pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19, belanja penanganan bencana, tidak akan kena refocusing," tutur Sri Mulyani.
Anggaran sebanyak Rp26,2 triliun tadi hanya berasal dari belanja honorarium, perjalanan dinas, paket rapat, belanja jasa, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dan peralatan/mesin, anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakkan dan yang tidak memungkinkan untuk segera dilaksanakan tahun ini.
Baca Juga: Dokter Lois Bebas Bersyarat Mengaku Salah Sebarkan Hoax Terkait Covid-19 dan Janji Tak Akan Kabur
“Presiden dan Wakil Presiden menginstruksikan agar prioritas ini dipertajam agar bisa bantu masyarakat dan terutama sektor kesehatan dan masyarakat menghadapi Covid-19 yang melonjak sehingga butuh PPKM darurat,” ungkap Sri Mulyani.***
