Network
Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Hurriyah menuturkan bahwa mahalnya biaya politik yang ditanggung para politisi yang bertarung dalam pemilu disebabkan oleh model pencalonan dan kampanye yang kandidat sentris.
Artinya, partai politik hanya berperan sebagai penjual tiket pencalonan. Sedangkan beban kampanye, logistik, hingga tim sukses dilimpahkan seluruhnya kepada masing-masing kandidat. Faktor kedua adalah masifnya praktik politik uang yang kemudian menjadi 'kelaziman untuk dilakukan'.
Hal itu juga menciptakan pandangan di masyarakat bahwa para caleg adalah 'sinterklas yang bagi-bagi hadiah'.
Baca Juga: Hanura Kirim 30 Caleg ke Pileg 2024 Demi Kursi DPRD Wonosobo, Simak Selengkapnya!
“Politik uang merupakan cara instan caleg yang baru turun jelang pemilu ke dapil. Ini adalah konsekuensi dari absennya politik programatik partai dan caleg,” kata Hurriyah.
Terakhir adalah sistem pemilu proporsional terbuka, yang mana seorang caleg dipilih secara langsung berdasarkan suara mayoritas.
“Kontestasi akhirnya menjadi begitu ketat. Satu partai mencalonkan tujuh sampai bahkan sepuluh caleg di satu dapil, belum lagi mereka harus bertarung dengan calon dari partai lain untuk memperebutkan kursi yang sama," tutur Hurriyah.
"Cara-cara instan seperti politik uang menjadi jalan pintas yang diambil,” ucapnya menambahkan.
Baca Juga: 31 Caleg PKS Bakal Rebutan 45 Kursi DPRD Wonosobo di Pileg 2024, Siapa Saja?
Pertarungan Jadi Anggota Dewan
Terdapat 9.917 caleg yang bertarung memperebutkan 580 kursi DPR pusat di 84 daerah pemilihan (dapil) pada Pemilu tahun 2024. Masing-masing calon memiliki rata-rata peluang hanya sebesar 5,8 persen.
