Network
Persaingan pun tak kalah ketat di level bawahnya. Misalnya di DKI Jakarta, terdapat 1.818 caleg yang memperebutkan 106 kursi (5,8 persen peluang) DPRD DKI Jakarta.
Kemudian, 732 caleg akan memperebutkan 50 kursi (6,8 persen peluang) DPRD Purwakarta. Secara nasional, terdapat 2.372 kursi DPRD provinsi yang diperebutkan di 301 dapil. Kemudian, 17.510 kursi DPRD kabupaten/kota di 2.325 dapil.
Baca Juga: Daftar 42 Caleg PAN di Pileg 2024, Siap Bertarung Rebutkan 45 Kursi DPRD Wonosobo
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, mahalnya biaya politik mempengaruhi terjadinya praktik pencurian uang rakyat yang dilakukan oleh para pejabat publik.
Berdasarkan survei KPK dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), biaya yang dibutuhkan untuk mencalonkan diri sebagai bupati atau walikota sebesar Rp20-30 miliar.
Alan tetapi, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa jumlah biaya politik itu belum tentu membuat kandidat para calon kepala daerah memenangkan kontestasi politik.
Baca Juga: Daftar 45 Caleg PPP Siap Rebutkan Kursi DPRD Wonosobo di Pileg 2024
Sebab, para calon pemimpin itu harus merogoh kocek sekitar Rp50-Rp70 miliar. "Memang dari survei kami, tidak semua biaya itu dari kantong calon, tapi ada sponsor yang rata-rata adalah para vendor atau pengusaha setempat biasanya pengusaha konstruksi," tuturnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari BBC.
Sayangnya, biaya yang dikucurkan pengusaha setempat tidak diberikan secara cuma-cuma. Antropolog komparatif dari Universitas Amsterdam, Belanda, Ward Berenschot menilai hal itu akan mereduksi calon-calon yang berkompeten untuk menjadi pejabat publik dan sulit mewujudkan demokrasi berkualitas.
Oleh karena itu, peneliti senior Lembaga studi Asia Tenggara dan Karibia Kerajaan Belanda (KITLV) Leiden tersebut mengatakan bahwa sudah saatnya pemerintah Indonesia mengubah sistem pemilu sehingga bisa mengakomodasi seluruh sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten, tanpa harus mengeluarkan uang yang banyak. Salah satu opsi yang Ward usulkan adalah subsidi untuk parpol.***
