KABAR WONOSOBO - Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat menyebut ada lima poin dalam arah kebijakan dan prioritas pembangunan di Kabupaten Wonosobo.
Yaitu Wonosobo MAER, Wonosobo Sehat, Wonosobo Pinter, Wonosobo Aman, serta Wonosobo Makmur.
"Prioritas yang saat ini sedang digenjot adalah bidang infrastruktur, mengingat tingkat kemantapan jalan di Wonosobo tergolong masih rendah 60,6%. Selain itu, penanganan covid, kerjasama intensif dengan perguruan tinggi, dan penataan pasar induk Wonosobo juga terus berproses," ungkap Bupati pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Forum Komunikasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 di Mangunkusumo Setda Wonosobo Rabu9 Februari 2022.
Disebut Afif, upaya pembangunan merupakan kewajiban dan tanggungjawab semua pihak secara terintegrasi dan kolaboratif.
Baca Juga: Pelantikan AFK Wonosobo, Wakil Bupati Minta Futsal Jadi Olahraga Populer dan Berprestasi
"saya meminta mulai 2022 ini semua kebijakan harus berbasis data yang valid dan benar,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretariat Daerah Wonosobo, One Andang Wardoyo mengungkapkan, capaian indikator makro pada tahun 2021 lalu tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 68,43%.
Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3.20, angka kemiskinan sebesar 17.67, serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5.26.
Lanjut Andang, Wonosobo sampai saat ini masih dibayangi oleh kemiskinan ekstrim dimana income masyarakat kurang dari 1,91 dolar atau 11.941,00 rupiah per hari. “ Tahun 2021, jumlah penduduk ekstrim sejumlah 50.250 jiwa atau 6.34% dan penduduk miskin masih berjumlah 137.640 yang tersebar di Kecamatan Mojotengah, Kertek, Kalikajar, Sapuran, dan Kepil,” katanya.
Baca Juga: Tanpa Pengawet, Sambal Gosreh Khas Wonosobo Ini Siap Jadi Teman Makan Penggemar Makanan Pedas
Upaya mencapai target ekonomi 2023 diwujudkan dalam visi misi Bupati dan Wakil Bupati dengan arah kebijakan berfokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur, dan ekonomi untuk penumbuhan daya saing daerah.
Adapun prioritas lainnya adalah peningkatan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah, perbaikan kapasitas fiskal daerah, serta pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Wonosobo, Jaelan meminta agar Rancangan Awal RKPD 2023 dapat melalui proses yang kooperatif terhadap semua lembaga pemangku kebijakan dengan melibatkan semua elemen masyarakat sebagai pembantuan evaluasi kebijakan tersebut. Ia juga berharap adanya masukan dan saran melalui kanal yang sudah disiapkan.
“Paparan rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Tengah di 2023 fokus untuk meningkatkan aksesibilitas Dieng, Bandara Yogyakarta International Airport, sub terminal agrobisnis dalam mendukung pengembangan kopi dan agropolitan, sehingga terdapat keselarasan antara RKPD Provinsi dengan nasional maupun daerah,” pungkasnya.***