Network
KABAR WONOSOBO – Komitmen untuk menekan jumlah anak pengidap gangguan perlambatan tumbuh kembang, atau stunting disebut Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat menjadi fokus bersama. Bahkan pihaknya akan turun ke desa-desa yang masih ada di kondisi yang parah.
"Saya bersama wakil Bupati, akan turun langsung, khususnya di desa-desa lokus stunting agar kedepan jumlah anak-anak yang mengalami perlambatan maupun gangguan pertumbuhan di Wonosobo,” kata Afif.
Pada rapat koordinasi Pokja Advokasi Daerah, penguatan strategi pencegahan dan penanganan stunting dihelat di Ruang Mangunkusumo Setda, Rabu 9 Juni 2021, Afif juga membeberkan beberapa poin.
Ditargetkan angka Stunting di Wonosobo bisa berada di angka zero alias bebas stunting. Menurut data jumlah anak dengan stunting di Wonosobo saat ini terpantau menurun drastis dibandingkan Tahun 2020 lalu.
“Kami meminta seluruh pihak untuk tetap serius dalam upaya mencegah agar angka tersebut dapat terus menurun. Secara prosentase, angka prevalensi stunting 11,5% dan telah berada di rentang target capaian yang ditetapkan Pemerintah, karena pada Tahun 2020 lalu, prosentase stunting di Wonosobo masih 27,17%,” jelasnya.
Namun dikatakan Bupati Wonosobo, angka tersebut bisa terus ditekan dengan optimalisasi lintas stakeholder mulai dari Pemerintah Kabupaten, mitra strategis seperti TP PKK hingga kader-kader Kesehatan Desa, Duta Genre sampai Puskesmas.
"Dengan adanya faktor budaya, dimana sebagian warga masyarakat Wonosobo masih menggunakan pola pikir berdasar tradisi untuk menentukan waktu pernikahan anak tanpa menimbang usia, juga perlu menjadi pemikiran kita," kata Afif.
Upaya pencegahan stunting juga dinilai berkaitan dengan pencegahan pernikahan dini mengingat berpotensi akan memunculkan anak stunting. Sehingga untuk itu, Pengadilan Agama tidak lagi menerbitkan Surat Dispensasi Nikah.
Senada, Kepala BKKBN Jawa Tengah, drg Widwiono menyebut dengan adanya komitmen dari bupati Wonosobo, maka gerakan pencegahan dan penanganan stunting akan lebih cepat dan tepat mencapai sasaran.
Menurutnya, Kabupaten Wonosobo dinilai sudah cukup bagus dalam upaya menekan jumlah anak stuntin. Dengan adanya pemetaan desa-desa yang menjadi lokus stunting juga mempermudah sasaran prioritas, termasuk mengajak Pemerintah Desa untuk mengalokasikan anggaran Des dalam upaya pencegahan.
Hal itu ditanggapi Kepala Dinas PPKBP3A Wonosobo, Dyah yang menyebut akan mendayagunakan setiap potensi untuk menekan stunting. Mengingat pada 2020 lalu, peran dan partisipasi Desa untuk mencegah stunting melalui anggaran Dana Desa cukup besar, yaitu mencapai 5,2 Milyar Rupiah dari 15 Desa. Upaya itu juga melibatkan kader-kader TP PKK Desa Dan Duta Genre.
Baca Juga: Pengurus TP PKK Wonosobo Diminta Segera Turun Ke Lapangan, Optimalkan Pelayanan dan Pengabdian
“Desa-desa yang telah mengalokasikan Dana Desa di antaranya Surengede, Serang, Igirmranak, Sigedang, Tieng Dan Tambi di Kecamatan Kejajar, kemudian Kapencar dan Pagerejo Kecamatan Kertek, Desa Pulosaren, Ropoh, Kalipuru dan Rejosari Kecamatan Kepil, serta Kalialang Kalibawang, Slukatan Mojotengah Dan Tlogojati Kecamatan Wonosobo,” terangnya.***
