Network
Dalam arahannya, Hadi menyebut kepentingan warga masyarakat diberikan materi sosialisasi tentang Cukai, selain agar tidak ada lagi rokok ilegal beredar di wilayahnya, adalah juga demi menghindarkan warganya dari jeratan hukum.
"Saya mewanti-wanti seluruh warga masyarakat Selomerto agar tidak ada yang memperdagangkan rokok polos tanpa cukai karena sangat merugikan Negara, serta mengandung konsekuensi hukuman yang berat," tegas Hadi.
Memperjualbelikan rokok resmi, disebut Hadi lebih menenangkan bagi penjual maupun konsumen, serta mendatangkan pendapatan bagi Negara yang akan berfungsi mendukung berbagai program pembangunan, termasuk di Daerah penghasil tembakau seperti Wonosobo.
Asisten Sekda bidang Ekonomi dan Pembangunan, Junaedi membenarkan perihal penerimaan pendapatan Daerah dari Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tersebut.
Menurut Junaedi, Dana Bagi Hasil Cukai yang dialokasikan sebesar 2% bagi Daerah penghasil tembakau, sangat bermanfaat untuk menopang sejumlah sektor pembangunan.
"Tahun 2021 ini DBHCHT Kabupaten Wonosobo mencapai 12,126,596,000 Rupiah, dan dialokasikan untuk mendukung program peningkatan kesejahteraan masyarakat, menguatkan layanan kesehatan, serta penegakan hukum dalam rangka menekan peredaran rokok dan barang bercukai ilegal," terang Junaedi.
Karena pentingnya manfaat DBHCHT tersebut, dinilai perlu upaya Sosialisasi dan Edukasi secara berkesinambungan, kepada seluruh warga masyarakat Wonosobo, agar turut berpartisipasi dalam penanggulangan peredaran rokok ilegal.
Baca Juga: Peringati Hari TNI, Dafam Wonosobo Ajak Kodim 0707 Wonosobo Senam Aerobic dan Morning Tea
"Semoga dengan semakin sadarnya masyarakat dengan pentingnya cukai ini, kedepan tidak ada lagi ruang bagi peredaran rokok dan barang-barang ilegal di seluruh Wonosobo, sehingga pendapatan Daerah juga semakin meningkat." pungkas Junaedi.***
