Network
KABAR WONOSOBO - Peningkatan produksi rokok dalam negeri yang tidak diikuti dengan tingkat pendapatan dari hasil cukai, berdampak pada menurunnya penerimaan negara secara signifikan. Hal ini karena masih banyaknya peredaran rokok ilegal.
Sebagaimana survei global penggunaan tembakau pada usia dewasa (Global Adult Tobacco Survey/GATS) oleh Kementerian Kesehatan Tahun 2011-2021 menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah perokok dewasa sekitar 8,8 juta, namun sebagian produknya tidak bercukai, ungkap Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat saat acara Sesarengan Gempur Rokok Ilegal di Pendopo Kabupaten, Selasa, 21 Juni 2022.
Untuk itu, ungkap Afif, perlunya sosialisasi secara masif kepada masyarakat, utamanya di pedesaan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.
“Sosialisasi DBHCHT ini kami fokuskan menyasar masyarakat pedesaan yang secara data lebih banyak mengkonsumsi rokok, melalui FK Metra dan PPID Desa semoga menjadi corong efektif yang mampu mengedukasi masyarakat secara luas,” kata Afif.
Baca Juga: Liga Santri Wonosobo jadi Ajang Pencarian Bakat Atlet Sepak Bola Berprestasi
Ia juga menjelaskan, DBHCHT merupakan penerimaan negara dari Cukai Hasil Tembakau, yang dibagikan kepada daerah provinsi penghasil Cukai Hasil Tembakau, sebesar 2% dari penerimaan cukai.
Melalui media informasi yang dipadukan dengan kearifan lokal, bupati optimis FK Metra dan PPID Desa mampu mendiseminasikan informasi tentang ketentuan bidang cukai tembakau dengan baik dan efektif.
“Saya harap kolaborasi berbasis sinergitas ini, mampu mendorong tereliminasinya rokok ilegal ditengah masyarakat, untuk menaikkan penerimaan negara dari cukai hasil tembakau,” ucapnya di depan 51 peserta dari 3 Kecamatan yang hadir.
Lanjut Afif, PPID Desa sebagai Mitra Gempur Rokok Ilegal, diharapkan mampu menjadi mitra dan penyambung lidah pemerintah kepada masyarakat desa. Juga mampu mengidentifikasi pita cukai dan illegal secara akurat.
