KABAR WONOSOBO - Permasalahan terkait status Laut China Selatan belum menemukan kata final. Terbaru, Pihak China mengeluarkan sebuah peta yang menunjukkan klaim kedaulatannya, termasuk wilayah yang berada di kawasan Laut China Selatan.
Peta baru yang dikeluarkan oleh China tersebut segera saja menuai penolakan dari negara-negara yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan seperti Filipina, Malaysia, Taiwan dan Vietnam.
Sebenarnya apa yang membuat negara-negara di Asia Tenggara dan Taiwan tidak berkenan dengan peta baru yang dirilis oleh pemerintah China tersebut? Bagaimana respon dari negara-negara terdampak? Simak penjelasannya dalam artikel ini.
PETA BARU CHINA
Sebelumnya diketahui bahwa China merilis sebuah peta baru pada Kamis, 31 Agustus 2023 lalu. Peta yang mereka katakan harus dilihat secara rasional dan objektif tersebut diduga melanggar batas-batas kelautan dari negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara yakni Filipina, Malaysia, Taiwan dan Vietnam.
Peta yang dirilis pemerintah China tersebut menunjukkan kawasan berbentuk U yang mencakup sekitar 90 persen dari keseluruhan luas Laut China Selatan. Diketahui kawasan tersebut beberapa tahun belakangan memang tengah hangat dengan sengketa terkait batas wilayah dan klaim mengenai siapa yang berhak atas wilayah tersebut.
China mengatakan garis tersebut didasarkan pada peta bersejarahnya. Belum jelas apakah peta terbaru menunjukkan adanya klaim baru atas wilayah tersebut.
Garis berbentuk U di China berputar sejauh 1.500 km (932 mil) di selatan pulau Hainan dan memotong zona ekonomi eksklusif (ZEE) Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Indonesia.
Baca Juga: STOP! China Larang Warganya Makan Seafood Asal Jepang, Ada Apa?
Peta tersebut berbeda dengan versi lebih sempit yang diserahkan oleh China ke PBB pada tahun 2009 mengenai Laut China Selatan yang di dalamnya juga terdapat kawasan sengketa yang dibatasi dengan ‘sembilan garis putus-putus’ atau ‘Nine-Dash Line’.
Peta terbaru yang dirilis China memperlihatkan wilayah geografis yang lebih luas dan memiliki garis dengan 10 garis putus-putus yang mencakup Taiwan yang diperintah secara demokratis, mirip dengan peta China tahun 1948. China juga menerbitkan peta dengan garis putus-putus ke-10 pada tahun 2013.
Ketika ditanya mengapa China merilis peta terbaru dengan 10 garis dibandingkan dengan peta yang memiliki sembilan garis, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan bahwa Beijing tidak ragu-ragu mengenai wilayahnya.
“Posisi China terhadap masalah Laut China Selatan selalu jelas. Pihak berwenang China secara rutin memperbarui dan merilis berbagai jenis peta standar setiap tahun. Kami berharap pihak-pihak terkait dapat memandang hal ini secara obyektif dan rasional,” ucap Wang.
Baca Juga: Bukan Hujan Biasa! Video Hujan Cacing Hebohkan Beijing China, Warga: Kiamat Semakin Dekat
REAKSI TETANGGA
Perebutan hak atas kawasan Laut China Selatan memang cukup beralasan karena di wilayah ini setiap tahunnya mencatatkan potensi jalur perdagangan yang cukup besar, yakni mencapai lebih dari USD 3 triliun.
Sebagai negara yang berada di kawasan timur Laut China Selatan, Kamis, 31 Agustus lalu Filipina meminta China untuk bertindak secara bertanggung jawab dan mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional dan keputusan arbitrase tahun 2016 yang menyatakan bahwa garis tersebut tidak memiliki dasar hukum.
“Upaya terbaru untuk melegitimasi kedaulatan dan yurisdiksi China atas wilayah dan zona maritim Filipina tidak memiliki dasar berdasarkan hukum internasional,” kata Kementerian Luar Negeri Filipina.
Melangkah lebih jauh, Malaysia, yang berbagi batas dengan Laut China Selatan di sebelah selatan dan barat mengatakan telah mengajukan protes diplomatik atas peta tersebut.
Mitra Malaysia dalam sebuah pernyataan mengatakan peta baru tersebut tidak memiliki otoritas yang mengikat atas Malaysia, yang juga memandang Laut China Selatan sebagai masalah yang kompleks dan sensitif.
Sedangkan Taiwan atau Republic of China menyatakan ketersinggungannya atas peta China yang baru. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan Jeff Liu menegaskan bahwa Taiwan sama sekali bukan bagian dari Republik Rakyat China.
Baca Juga: Pria China Muncul Lagi Usai Dikremasi 9 Tahun Lalu
“Tidak peduli bagaimana pemerintah China memutarbalikkan posisinya terhadap kedaulatan Taiwan, hal itu tidak dapat mengubah fakta obyektif keberadaan negara kami,” tandasnya dalam sebuah konferensi pers, dikutip Kabar Wonosobo dari Reuters.
Reaksi juga muncul dari negara yang berbatasan dengan wilayah selatan China, Vietnam. Kamis malam, Kementerian Luar Negeri Vietnam mengatakan klaim China berdasarkan peta tersebut tidak bernilai dan melanggar hukum Vietnam dan internasional.
“Vietnam dengan tegas menolak klaim apa pun di Laut Timur oleh China yang didasarkan pada garis putus-putus,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Pham Thu Hang dalam sebuah pernyataan, mengacu pada Laut China Selatan yang berada di sebelah timur Vietnam.
Baca Juga: Rusia - Ukraina Semakin Memanas Pasca Kunjungan Joe Biden, Rusia Pererat Hubungan dengan China
Secara terpisah, Hang mengatakan pihak berwenang Vietnam berupaya mengklarifikasi tuduhan nelayan Vietnam bahwa kapal China menyerang kapal penangkap ikan mereka dengan meriam air awal pekan ini di Laut China Selatan, dan melukai dua di antara mereka.
“Vietnam menentang penggunaan kekuatan terhadap kapal nelayan Vietnam yang beroperasi secara normal di laut,” katanya dalam sebuah pernyataan yang dikirimkan kepada Reuters.
Tak hanya ketegangan di laut, khususnya Laut China Selatan, peningkatan tensi juga terjadi karena masalah perbatasan darat antara China dan India.
India mengatakan pada hari Selasa bahwa pihaknya telah mengajukan protes keras kepada China atas peta baru yang mengklaim wilayah India, yang merupakan hal terbaru yang mengganggu hubungan antara kedua negara raksasa Asia tersebut.***