KABAR WONOSOBO – Presiden Joko Widodo kembali memberikan pengarahan kepada peserta Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas berkaitan dengan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Dalam kesempatan itu Jokowi menyampaikan bahwa Karhutla sudah terjadi sejak akhir bulan Januari tahun 2021 ini. Saat memberi pengarahan, Jokowi berpesan bahwa penanganan Karhutla harus dilakukan secara maksimal.
Jangan sampai penanganan bencana karhutla menjadi perbincangan dalam pertemuan negara-negara ASEAN atau ASEAN summit.
Mengingat hal itu pernah terjadi sebelumnya dan akan membuat bangsa Indonesia malu lantaran dianggap tidak bisa menangani Karhutla.
Tercatat hingga saat ini, di Riau sudah terjadi 29 karhutla, di Kalimantan Barat sejumlah 52 kasus karhutla juga sudah terjadi. Meskipun bisa ditangani, Jokowi memberikan pesan agar semua pihak berhati-hati agar Karhutla tidak terjadi kembali.
Dalam pengarahan yang disiarkan lewat kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Senin, 22 Februari 2021, Jokowi berpesan bahwa upaya pencegahan terhadap bencana itu harus diprioritaskan.
Mengingat jika penanganannya terlambat bisa merugikan negara hinga Triliunan Rupiah. Belum lagi kerusakan terhadap ekosistem bisa menjadi masalah serius apabila penanganan terhadap bencana karhutla tidak dilakukan dengan cepat.
Infrastuktur monitoring dan pengawasan harus sampai kepada tingkat yang paling bawah. Jokowi mencontohkan Riau yang telah memiliki teknologi untuk pengawasan hinga ke tingkat bawah.
Edukasi terhadap masyarakat juga perlu dilakukan. Terutama di area yang dekat dengan titik hotspot kebakaran. Dalam hal ini Jokowi menekankan bahwa selain memanfaatkan Babinsa dan Babinkamtibmas perlunya mengajak tokoh masyarakat dalam hal sosialisasi.
Baca Juga: Jadi Kafe ‘Sunyi’ Pertama di Indonesia, Mute Area Tempat Berkarya para Difabel Tuli
Selain aspek pencegahan, upaya untuk mencari solusi permanen terhadap bencana yang terjadi setiap musim kemarau ini juga harus diupayakan. Jokowi menyebut bahwa 99% Karhutla terjadi karena ulah manusia, baik sengaja ataupun tidak.
Penataan ekosistem gambut dalam kawasan gidrologi gambut juga harus tetap dilakukan. Jokowi memerintahkan hal ini untuk menjadi fokus pengerjaan.
“Penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut harus terus dilanjutkan. Saya sudah perintahkan pada Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk ini menjadi fokus. Pastikan permukaan air tanah tetap terjaga dalam kondisi yang tinggi,” terang Jokowi.
Pada akhir pengarahan, Jokowi menekankan bahwa langkah penegakan hukum dalam Karhutla tidak boleh dikompromi. Para penegak hukum harus memberikan sanksi kepada siapapun baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana bagi yang terbukti di balik kasus Karhutla.***