KABAR WONOSOBO - Terkait isu yang beredar bahwa ada sebuah operasi besar untuk mengerdilkan Ganjar Pranowo dan PDIP di Pilpres 2024, Politikus PDIP Deddy Sitorus menyebut bahwa operasi tersebut datang dari kekuasaan saat ini. Deddy juga menyebut bahwa dirinya ragu bahwa Presiden Jokowi dapat bersikap netral di Pilpres 2024. Pasalnya, putra dari Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kontestan di dalamnya.
“Kita sudah mendengar bahwa ada operasi besar untuk tidak saja mengerdilkan Mas Ganjar tetapi juga PDI Perjuangan ya. Saya kira ini kan fenomena yang sejak awal sudah kita duga sudah kita perkirakan bahwa instrumen-instrumen kekuasaan itu digunakan dalam kontestasi pemilu ini,” kata Deddy pada Media, Sabtu 11 November 2023.
Deddy juga menyebut soal bukti terkait hal itu bahwa sudah terjadi banyak hal, yang disebutnya mulai dari pencopotan (baligo), di beberapa tempat ketika ada event yang akan dihadiri Ganjar.
Baca Juga: DPC PDIP Kota Solo Didatangi Pihak Kepolisian, Hasto Bentuk Tim Hukum untuk Advokasi
“Misalnya kejadian yang terakhir ini, pencopotan Itu kan di tempat di mana Mas Ganjar akan datang. Itu tidak terjadi sebelum-sebelumnya tetapi bersama dengan rencana kedatangan Ganjar ke Pematang Siantar. Lalu kita dengar juga bahwa Mas Ganjar itu datang ke satu desa di Deli Serdang dan kemudian aparat desa di sana kalau saya tidak salah ya,bahwa kemudian ditekan supaya tidak menerima Mas Ganjar menginap di desa itu,” katanya.
Menurut Deddy Sitorus bahwa kondisi itu semakin jelas dan pihaknya menyebut tidak ingin curhat namun sudah mengalami dan mendengar bahwa ada operasi besar untuk tidak saja kerdilkan Ganjar tapi juga PDI Perjuangan.
“Itu datang dari hierarki kekuasaan yang ada di negeri ini dan kita akan melihat lebih banyak kasus lagi terjadi karena memang sangat sulit membayangkan Pemilu kali ini akan jurdil dan luber akan fair untuk semua. Karena untuk pertama kalinya di dunia ini, ada kontestasi Pemilu di mana anak dari Presiden yang sedang berkuasa itu ikut bertarung di dalam kontestasi sebagai wakil presiden pada saat ayahnya sedang menjadi presiden yang berkuasa,” tuturnya.
Baca Juga: Bobby Nasution Diminta PDIP Tidak Bermain 2 Kaki, Gerindra Siap Buka Pintu Lebar-lebar
Dijelaskannya lebih lanjut bahwa mereka yang sekarang pemegang kunci kekuasaan adalah orang-orang dekat dari Presiden, dan disebutnya petinggi-petinggi yang sedang menjabat.
“Kan orang-orang yang bersama Presiden saat dia masih Walikota, Jadi wajar saja kalau publik mempertanyakan, kalau kami mempertanyakan gitu ya Nah ini kan membuktikan tesis bahwa sangat sulit untuk kita bisa berharap bahwa presiden Jokowi akan netral, karena enggak usah kontestasi pemilu yang mempertaruhkan harkat martabat kewibawaan harga diri seorang, presiden seorang ayah,” katanya.
Menurutnya bahwa beberapa kasus misalnya mahasiswa yang diintimidasi juga ada yang membuat video tentang orang muak terkait pemasangan balio yang masif di di daerahnya dan mereka menjadi korban intimidasi.
“Ada aparat kepolisian yang langsung datang ke kantor partai di dua tempat yang seharusnya tidak terjadi di zaman demokrasi, karena partai politik itu adalah lembaga yang sah dan di tempat yang didatangi itu tidak ada aktivitas yang memerlukan kehadiran polisi,” katanya.
Baca Juga: Status Gibran Sudah di-Golkarkan di-Kuningkan, Bukan Bagian Keluarga PDIP Lagi Kata Hasto
Deddy menyebut pihaknya hanya berharap sebenarnya pemimpin yang akan menyelesaikan masa jabatannya setelah dua periode sebagaimana diatur oleh konstitusi untuk bisa meninggalkan legasi yang baik dan meninggalkan peradaban politik yang baik meninggalkan etika yang tinggi.
“Tetapi kita lihat sendiri kan, Pak Jokowi sudah biasa meninggalkan janji-janjinya dulu dia bilang Gibran tidak akan calon baru dua tahun Walikota tapi ternyata terjadi Gibran juga bilang dia patuh terhadap partai tetap saja lompat,” kata dia.
“Saya kira di masa depan kita harus mengatur tidak boleh keluarga inti presiden atau kerabatnya itu ikut bertarung dalam pemilu ketika dia masih berkuasa kasih jeda. Berkaca seperti di Filipina anaknya Marcos ya, Tapi itu kan Setelah sekian puluh tahun ya mau itu di Amerika seperti Kennedy itu setelah bertahun-tahun ini bukan persoalan dinasti politik ya yang sudah umum terjadi di Indonesia masalahnya ini mau dijadikan sesuatu yang lumrah di tingkat nasional ini kan sangat berbahaya,” katanya mengungkapkan pandangan pribadinya. ***