Network
Mengingat jika penanganannya terlambat bisa merugikan negara hinga Triliunan Rupiah. Belum lagi kerusakan terhadap ekosistem bisa menjadi masalah serius apabila penanganan terhadap bencana karhutla tidak dilakukan dengan cepat.
Infrastuktur monitoring dan pengawasan harus sampai kepada tingkat yang paling bawah. Jokowi mencontohkan Riau yang telah memiliki teknologi untuk pengawasan hinga ke tingkat bawah.
Edukasi terhadap masyarakat juga perlu dilakukan. Terutama di area yang dekat dengan titik hotspot kebakaran. Dalam hal ini Jokowi menekankan bahwa selain memanfaatkan Babinsa dan Babinkamtibmas perlunya mengajak tokoh masyarakat dalam hal sosialisasi.
Baca Juga: Jadi Kafe ‘Sunyi’ Pertama di Indonesia, Mute Area Tempat Berkarya para Difabel Tuli
Selain aspek pencegahan, upaya untuk mencari solusi permanen terhadap bencana yang terjadi setiap musim kemarau ini juga harus diupayakan. Jokowi menyebut bahwa 99% Karhutla terjadi karena ulah manusia, baik sengaja ataupun tidak.
Penataan ekosistem gambut dalam kawasan gidrologi gambut juga harus tetap dilakukan. Jokowi memerintahkan hal ini untuk menjadi fokus pengerjaan.
“Penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut harus terus dilanjutkan. Saya sudah perintahkan pada Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk ini menjadi fokus. Pastikan permukaan air tanah tetap terjaga dalam kondisi yang tinggi,” terang Jokowi.
Pada akhir pengarahan, Jokowi menekankan bahwa langkah penegakan hukum dalam Karhutla tidak boleh dikompromi. Para penegak hukum harus memberikan sanksi kepada siapapun baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana bagi yang terbukti di balik kasus Karhutla.***
