Network
Selain swasembada pangan, Malaka juga menyediakan beasiswa bagi putra daerah yang mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
Terkait program Kesehatan, karena belum semua penduduk mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), maka pemerintah Kabupaten Malaka mengeluarkan Kartu Malaka Sehat (KMS) yang telah terintegrasi dengan BPJS.
Baca Juga: Pensiunan Guru di Sragen Harus Kembalikan Gaji Dua Tahun Rp93 Juta, Ini Kata Bupati
Sayangnya, menurut Bupati Malaka itu, banyak tantangan yang harus ia hadapi untuk bisa menjalankan program kerjanya dengan baik.
Ia harus menegakkan tata kelola birokrasi yang baik agar semua program dapat berjalan dengan efektif.
"Saya mengadakan hal baru yaitu audit 100 hari kerja. Dari hasil audit tersebut diketahui 99 persen kepala desa ada penyimpangan anggaran," papar Simon.
Baca Juga: ISMI Kabupaten Wonosobo Dikukuhkan, Bupati Minta Dorong Gairah Kewirausahaan Lokal
Untuk infrastruktur, Simon mengatakan dia sedang mengusahakan pembangunan kantor, rumah dinas bupati dan wakil bupati dan gedung dewan yang selama ini belum ada.
Gedung tersebut belum berhasil direalisasikan karena dana yang seharusnya digunakan untuk membangun malah dikorupsi di masa lalu.
Oleh karenanya, pemberantasan korupsi juga menjadi salah satu agenda penting Simon Nahak untuk memperbaiki keadaan daerah yang ia pimpin.
