Network
KABAR WONOSOBO - Film dokumenter Dirty Vote yang disebut-sebut mengungkap praktik kecurangan Pemilu 2024 resmi rilis pada 11 Februari 2024 lalu. Digarap Dandhy Laksono, Dirty Vote melibatkan tiga pakar hukum tata negara sebagai pemeran utama di dalamnya. Ketiganya adalah Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari. Dalam film berdurasi kurang lebih 1,5 jam tersebut, berikut adalah lima poin penting yang disampaikan di dalamnya.
Kaltara vs Papua dalam Pemilu
Kalimantan Utara dan Papua sama-sama mengalami pemekaran. Kalimantan Utara mengalami pemekaran pada tahun 2013, dan tidak langsung mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2014 silam. Sebaliknya, Kaltara baru mengikuti Pemilu pada tahun 2019. Namun, kasus yang sama tidak berlaku pada Papua.
Provinsi Papua yang berada di ujung timur Indonesia juga mengalami pemekaran, tepatnya ada tahun 2022 lalu. Papua dipecah kembali dan kini menjadi enam provinsi. Berbeda dengan Kaltara yang dimekarkan pada 2013 dan mengikuti Pemilu pada tahun 2019, Papua yang dimekarkan pada 2022 langsung boleh mengikuti Pemilu pada tahun 2024 ini.
Film Dirty Vote sendiri turut mencantumkan adanya dugaan pemekaran Papua dengan Pemilu tahun 2024 ini. Terutama karena adanya syarat kemenangan satu putaran yaitu memenangkan lebih dari 50% suara di 20 provinsi, atau lebih dari 20% per-provinsi. Papua sendiri memenangkan Presiden Jokowi di pemilu sebelumnya dengan total suara di ata 80%.
Baca Juga: Siapa Dandhy Laksono? Sutradara Dirty Vote yang Diduga Ungkap Kebobrokan Pemilu 2024
Bansos Tanpa Kemensos
Bantuan Sosial (Bansos) menjadi salah satu hal tercepat yang memang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, terlebih di masa pandemi Covid 19. Sehingga, tidak heran jika di tahun 2021 yang menjadi puncak pandemi Covid 19, anggaran bansos mencapai puncaknya. Namun, tahun-tahun kemudian, Dirty Vote mencatumkan adanya lonjakan penggelontoran dana bansos.
Sepanjang Maret - Mei 2023, bansos yang dilontarkan sebanyak Rp7,9 trilliun, lalu pada September - November 2023 sebanyak Rp8 triliun, lalu pada Desember 2023 sebanyak Rp2,7 triliun. Dirty Vote juga menyertakan bahwa bulan Januari 2024, dana bansos yang terdiri dari PKH, BNPT, PIP, dan BLT sejumlah Rp78,06 triliun.
Namun, terdapat beberapa catatan yang diberikan oleh Dirty Vote. Pertama, dana bansos di awal 2024 ini lebih tinggi daripada dana yang dibagikan di puncak pandemi di tahun 2021. Kedua, sebaran dana bansos beririsan dengan daerah yang memilih Presiden Jokowi pada tahun 2019. Ketiga, beberapa nama menteri seperti Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan yang membagikan bansos sembari mengajak publik mendukung Gibran Rakabuming Raka, cawapres Prabowo pada Pemilu 2024 ini. Juga ada nama Menteri Perekonomian (Menko) Airlangga Hartanto yang meminta penerima bansos untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi.
Lembaga Negara untuk 01, 02, 03
Dirty Vote menyebutkan para penyelenggara negara memiliki kecenderungan untuk memihak satu paslon sepanjang masa Pemilu 2024 ini. Termasuk Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana yang menunjukkan dukungan kendati disebut sedang dalam masa tugas, bukan sebagai personal, hingga deretan menteri dan bahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Menteri seperti Ida Fauziyah, Raja Juli, Zulkifli Hasan, Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil, hingga Luhut Binsar Pandjaitan dan Angela T diindikasi menunjukkan dukungan kepada salah satu paslon. Salah satu yang mendapatkan kecurigaan lainnya yaitu Presiden Jokowi. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, Dirty Vote menyebut salah satunya seperti ketika Jokowi melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto beberapa kali. Presiden Jokowi bahkan sempat membuat kontroversi dengan mengatakan bahwa presiden juga boleh berkampanye.
Kontroversi Mahkamah Konstitusi
Masuknya Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi yang sebelumnya menjabat sebagai Walikota Solo sebagai cawapres cukup mengundang kontroversi. Dirty Vote menutup film 1,5 jam mereka dengan pembahasan mengenai kontroversi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam meloloskan Gibran.
Gibran sendiri lolos sebagai cawapres Prabowo Subianto selepas MK mengabulkan permohonan perubahan persyaratan capres dan cawapres. Mereka yang mengajukan termasuk PSI, Partai Garuda, lima orang kepala daerah, dan Almas Tsaqibbirru. Nama terakhir merupakan seorang mahasiswa dari UNSA yang turut berperan membuat Gibran maju ke Pilpres 2024.
Baca Juga: Pakar Hukum Satria Unggul Wicaksana Soroti 16 Kecurangan yang Disampaikan Film Dirty Vote
Selain pengajuan dari Almas, pengajuan serupa lainnya ditolak oleh MK dengan jarak yang berdekatan. Diterimanya hal tersebut membuat Gibran Rakabuming dapat maju ke kursi cawapres kendati belum berusia 40 tahun dan baru saja menjabat sebagai walikota. Gibran dan Prabowo sendiri resmi mendaftar ke KPU sebagai bakal capres-cawapres pada 25 Oktober 2023.
Keputusan MK dinilai oleh Dirty Vote sebagai sebuah kontroversi, terutama mengingat adanya perubahan susunan hakim sebelum dan sesudah jarak beberapa jam saja. Salah satunya dengan kehadiran Anwar Usman, Ketua MK sekaligus paman dari Gibran yang sebelumnya tidak hadir RPH lantaran konflik kepentingan, dan ada pula yang mengatakan Anwar Usman sakit. Namun, ia sendiri akhirnya ikut rapat dan bergabung dengan dua orang hakim lainnya yang menyetujui perubahan persyaratan capres-cawapres di Pemilu 2024 ini.
Di akhir rapat, terdapat tiga hakim yang menyetujui termasuk Anwar Usman, dua menyetujui tetapi minimal telah sampai di level gubernur (concurring), dan empat lainnya kompak menolak. Dirty Vote menyebut bahwa seharusnya, dua orang hakim yang concurring lebih condong untuk dinilai sebagai penolakan atau tidak menyetujui. Namun, di akhir keputusan, putusan dua orang hakim tersebut justru dinilai sebuah persetujuan.
Demikian beberapa poin penting yang disampaikan oleh film Dirty Vote. Sebenarnya, masih terdapat beberapa hal lainnya yang dibahas di film Dirty Vote, termasuk kasus perangkat desa yang diduga menggelar acara deklarasi dukungan kepada Prabowo-Gibran pada 19 November 2023, polemik pendaftaran partai politik, hingga dugaan intimidasi kepada para kepala desa oleh para calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilu 2024 ini.***
