Network
KABAR WONOSOBO - Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia (DPP Foksi) melaporkan tim produksi dokumenter Dirty Vote ke Mabes Polri pada Selasa, 13 Februari 2024. Laporan yang dilayangkan terhadap tim produksi dokumenter Dirty Vote adalah terkait isi film yang dinilai menentang UU Pemilu.
Total ada empat orang yang dilaporkan terkait film dokumenter Dirty Vote, di antaranya adalah sutradara Dandhy Dwi Laksono serta ketiga ahli hukum tata negara selaku pemeran utama film tersebut, yaitu Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.
Ketua Umum Foksi, M Natsir Sahib menyebut bahwa Dirty Vote mengandung unsur penyudutan hingga merugikan salah satu paslon Pilpres 2024.
Baca Juga: Profil 3 Narasumber Film Dokumenter Dirty Vote: Bobroknya Pemilu 2024
"Kami konsultasi dengan Bareskrim Mabes Polri dan melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu yang diLakukan 3 akademisi, Feri Amsari, Zainal Arifin Mochtar, dan Bivitri Susantri, serta Dandhy Laksono, selaku sutradara," kata Natsir, Selasa, 13 Februari 2024 dilansir Kabar Wonosobo dari Pikiran Rakyat.
Tidak hanya terkait substansi, tanggal penayangan Dirty Vote juga dianggap menyalahi UU Pemilu mengenai masa tenang Pemilu. Menurut M Natsir Sahib, penayangan Dirty Vote yang bertepatan dengan masa tenang Pemilu berpotensi menyebabkan kegaduhan di kalangan masyarakat yang akan melaksanakan pencoblosan pada Rabu, 14 Februari 2024.
"Karena justru di masa tenang memunculkan film tentang kecurangan Pemilu yang bertujuan membuat kegaduhan dan menyudutkan salah satu Capres, itu bertentangan dengan UU Pemilu," kata dia.
Baca Juga: Poin Penting Film Dirty Vote, Dokumenter 3 Ahli Hukum Negara tentang Pemilu 2024
