Network
Dengan dukungan Jokowi yang terang-terangan terhadap Paslon 2 tersebut disebut-sebut berkontribusi terhadap elektabilitas Prabowo-Gibran dan membuat hasil survey mereka menjadi lebih tinggi dibandingkan pasangan calon yang lain.
Keunggulan di survey tersebut membuat Prabowo-Gibran menjadi optimis untuk memenangkan Pemilu 2024 ini hanya dalam satu putaran saja. Padahal ada beberapa syarat untuk memenangkan pemilu presiden-wakil presiden.
Menurut Feri Amsari, dikutip dari UUD 1945 Pasal 6A ayat 3 disebutkan bahwa untuk memenangkan pemilu dalam satu putaran dibutuhkan tiga unsur yakni:
- suara harus lebih dari 50 persen;
- jumlah suara di setiap provinsi setidaknya 20 persen, dan;
- setidaknya ada lebih dari 50 persen provinsi di Indonesia yang memenuhi syarat tersebut (dalam hal ini, karena Indonesia memiliki 38 provinsi, maka syarat minimal 20 persen suara harus terpenuhi di 20 provinsi).
Sayangnya dominasi Paslon 2 di seluruh provinsi di Indonesia masih kurang, sehingga jika mereka tidak memenangkan pemilu dalam satu putaran, ada kemungkinan bahwa Paslon 1 dan Paslon 3 akan bergabung dan membentuk kekuatan baru yang berpotensi mengalahkan jumlah suara yang mereka miliki.
Untuk memitigasi hal tersebut, Feri Amsari menunjukkan fakta bahwa ada beberapa pejabat publik yang sengaja dipilih oleh Presiden Jokowi untuk menduduki jabatan strategis di beberapa wilayah di Indonesia.
Penunjukan berdasarkan kedekatan yang dianggap malapraktik secara hukum tersebut dituding membantunya memuluskan jalan anaknya dalam kontestasi Pemilu 2024. Hal tersebut dijelaskan di segmen kedua.
Segmen 2: Pejabat Daerah Tidak Netral
Feri Amsari dalam penjelasannya memberikan beberapa contoh pejabat daerah yang secara terang-terangan menunjukkan keberpihakannya terhadap pasangan calon presiden-wakil presiden tertentu di forum yang tidak semestinya.
Ada yang secara terang-terangan mengajak warga untuk mendukung presiden tertentu saat bertugas, ada yang terang-terangan mempromosikan orang tertentu agar dipilih sebagai pejabat legislatif dan ada pula yang bahkan membuat pakta integritas berisi kewajiban untuk mendukung salah satu paslon, bahkan ada target suara yang harus dicapai.
