Network
Baca Juga: HPSN Wonosobo Ingatkan Masalah TPA yang Terancam Over Kapasitas, Butuh Dikelola Optimal
“Kita akan mengikuti aturan tapi memang mayoritas angkutan kami kayu sehingga kebanyakan sudah memodifikasi bak dan jelas mayoritas over dimensi. Maka aturan KIR yang sudah ada mohon ada dispensasi, karena pasti tidak lolos uji,” katanya membuka diskusi.
Begitu pula untuk muatan lain seperti pasir dan batu yang kebanyakan sudah memodifikasi bak. Sodiq khawatir pekerjaan mereka terganggu dengan aturan itu.
Pendapat lain dari Anis perwakilan paguyuban juga menyuarakan bahwa para supir merasa aturan ODOL menakuti para pekerja dan jadi momok di jalan.
“Kami dari kawasan Wadaslintang waswas saat mengangkut apalagi kayu, karena yang dianggap melanggar tingginya, maka kami butuh kepastian berapa. Muatan kayu juga per kubik. Jika batas muatan terlalu pendek tidak ada yang dimuat dan bisa-bisa tidak ada hasilnya,” katanya.
Baca Juga: Harga Minyak Goreng Belum Stabil, Pemda Wonosobo Akan Gelar Operasi Pasar Pekan Depan
Salah satu supir perempuan, Amanah juga meminta sosialisasi kepada para rekan supir atau pemilik kendaraan agar bisa mendapat kejelasan saat mereka bekerja.
“Di BS Community rata-ranta angkutan kami kayu dan hitungannya kubikasi dan kalau UU ODOL ditetapkan nanti kita pendapatan rendah sekali. Sekali angkut Rp300.000. Ongkos lapangan 100, solar 70, belum ongkos mobil rutin. Pulang bisa tanpa pendapatan,” keluhnya.
Tuntutan lain dari para supir adalah memohon batasan yang lebih longgar dan untuk mobil angkutan yang masih ditahan untuk bisa dibebaskan.
“Mohon yang masih mobilnya ditahan untuk dibebaskan. Kasihan keluarganya. Kami meminta jangan sampai ada oknum yang mencari kesalahan jika ada razia dan menindak meski sudah ada kesepakatan. kami meminta untuk menyampaikan aspirasi sampai ke pusat,” katanya.
