Network
KABAR WONOSOBO - Guna mewujudkan Wonosobo yang berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 akan fokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur, dan ekonomi.
Salah satunya dengan melakukan perbaikan tata Kelola pemerintahan yang lebih baik lagi, yaitu menuntaskan permasalahan anak tidak sekolah, stunting, dan kemiskinan yang dinilai masih tinggi. Ditargetkan, tahun 2024 semua problematika tersebut bisa selesai dan tuntas, ungkap Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, Selasa, 29 Maret 2022 di Pendopo Selatan, saat acara Musyawarah Perencaaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Wonosobo Tahun 2022.
“Target 2024 berbagai permasalahan Pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan harus bisa diselesaikan secara tuntas, untuk itu kami akan berusaha semaksimal mungkin dengan merealisasikan RKPD 2023 dengan lebih baik lagi,” ungkapnya.
Baca Juga: Kenalkan Alat Komunikasi Radio, KB TK Pertiwi DWP Setda Kunjungi Pesona FM Wonosobo
Selaras dengan Afif, Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, One Andang Wardoyo menyampaikan, alasan RKPD 2023 berfokus pada kualitas SDM, infrastruktur, dan ekonomi mengingat angka Indeks Pembangunan manusia (IPM) Wonosobo masih diangka 68,43% atau di bawah Propinsi Jawa Tengah dan nasional.
Angka kemiskinan dikisaran 17,67%, namun berbading terbalik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yaitu diangka 3,68%. Menurutnya, masih adanya kasus kemiskinan ektrim di 25 desa di 5 kecamatan, yaitu di kecamatan Mojotengah, Kertek, Kalikajar, Sapuran, dan Kepil yang harus segera diatasi.
Selain itu, jelas Andang, capaian pendapatan melebihi target sebesar 104,29% pada 2021. Adapun indikator pelaksanaan program sesuai RPJMD 2021 masuk kategori sangat tinggi sebanyak 278 atau 58,40% sedangkan sangat rendah sebesar 76 atau 15,97%.
Baca Juga: Dukung Mahasiswa KPM UNSIQ, Bumbu Langit Adakan Acara Jumat Berkah di Lemiring, Mojotengah, Wonosobo
Untuk target indikator makro tujuan 2023 Kabupaten Wonosobo, indeks kerukukan umat beragama sebesar 72,29%, indeks demokrasi 93,68%, indeks pembangunan manusia 69,72%, angka kemiskinan 15,62-14,75%, pertumbuhan ekonomi 3,50-4,50%, indeks birokrasi 67,00 poin, Indeks infratruktur wilayah 62,09 poin, indeks perkembangan wilayah 0,65 poin, indeks resiko bencana sebesar 116.00 poin, indeks pengelolaan sampah 67,25 poin, dan indeks kualitas lingkungan hidup 67,25 poin.
