Network
KABAR WONOSOBO - Berbagai masalah di masyarakat termasuk Sektor kesehatan menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah yang erat kaitannya dengan masalah kemiskinan.
Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut diupayakan melalui program sekolah partisipasi dari USAID Madani.
Menurut Koordinator USAID Madani, Sarwanto Priyadi perlu percepatan pelayanan puskesmas yang memiliki standar khusus, serta tidak ada diskriminasi bagi kalangan disabilitas.
Pada acara pembukaan Sekolah Partisipasi Bagi Kalangan Orang Muda, Perempuan, dan Penyandang Disabilitas Tingkat Desa Kamis, 6 Oktober 2022 di Pendopo Wakil Bupati, Sarwanto menyebut bahwa Program Sekolah Partisipatif digagas oleh Kita Institute dan Forum Madani.
Baca Juga: Pelajar Wonosobo Diminta Waspadai Modus Peredaran Narkoba yang Sasar Mereka
Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, pihaknya telah melakukan pendampingan peningkatan percepatan layanan puskesmas di desa. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Wonosobo dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
“Program Sekolah Partisipasi digagas oleh Kita Institute dan Forum Madani, selama 2 tahun ini telah melakukan pendampingan dalam upaya peningkatan pelayanan puskesmas di desa,” katanya.
Sekolah partisipasi menjadi bagian dari kerjasama antara Pemerintah RI dengan Amerika Serikat, yang bertujuan meningkatkan proses demokrasi yang menyasar peningkatan kualitas pelayanan publik. Di Wonosobo sendiri, program tersebut diarahkan pada perbaikan pelayanan kesehatan masyarakat desa.
“Untuk memajukan layanan kesehatan di Wonosobo, pihaknya akan memberikan pelatihan khusus bagi petugas puskesmas, salahsatunya terkait bahasa isyarat kesehatan,” pungkas Sarwanto.
Baca Juga: Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Wonosobo 2,32 Persen Diupayakan Lewat GTA
Sementara itu, Wakil Bupati Wonosobo Muhammad Albar menyampaikan, partisipasi dalam demokrasi menjadi pilar penting yang harus dipenuhi, sebagai upaya mewujudkan capaian pembangunan yang efisien dan berkeadilan, terutama kelompok rentan yang sering kali belum mendapatkan akses terhadap ruang partisipasi pembangunan.
“Kesempatan berpartisipasi dalam proses pembangunan harus diciptakan seluas-luasnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan hasil pembangunan. Seluruh elemen masyarakat dapat terlibat, mengakses, dan terpenuhi kebutuhannya,” tegas Albar.
Menurutnya, penerapan bottom-up planning dalam proses pembangunan desa patut dilakukan. Hal ini, guna mengakomodir kebutuhan dan aspirasi seluruh elemen masyarakat desa, sehingga masyarakat dapat terlibat dan berperan secara aktif dalam forum musyawarah, menyampaikan aspirasinya secara demokratis.
“Saya harap, seluruh peserta Sekolah Partisipasi dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh agar mampu mengimplementasikannya dalam proses pembangunan di desa masing-masing, juga mampu berkolaborasi dengan seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Desa,” harapnya.
Baca Juga: Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Wonosobo 2,32 Persen Diupayakan Lewat GTA
Selain itu, guna memastikan proses pengambilan keputusan yang partisipatif dan demokratis sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang tepat guna dan tepat sasaran, perlunya melibatkan unsur masyarakat.
“Sekolah partisipasi yang diikuti 30 peserta ditargetkan menyasar 3 Kecamatan yaitu, Kaliwiro, Wonosobo, dan Garung, dengan pemateri dari akademisi, birokrasi, legislatif, dan praktisi UNS,” tandasnya.***
