Network
KABAR WONOSOBO - Dengan rendahnya Indeks Gender di Kabupaten Wonosobo dengan salah satu indikatornya adalah rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD, yaitu 4,4 persen.
Hal itu mengingat undang-undang mengamanatkan keterwakilan perempuan dilegislatif adalah 30 persen. Prosentasi ini sangat jauh dibawah, yang mana hanya ada dua Perempuan yang menjadi Anggota Dewan di Kabupaten Wonosobo.
Demikian ditegaskan Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, saat membuka Pendidikan Politik Bagi Kaum Permpuan di desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro, Rabu, 22 Februari 2023, oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Wonosobo.
Bupati menambahkan, hal itu disebabkan karena ketidakpercayaan kaum wanita sendiri terhadap kepemimpinan perempuan, padahal salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah adanya peran perempuan.
Baca Juga: DOBRAK STEREOTYPE GENDER! Timothee Chalamet Jadi Pria Pertama yang Tampil di Cover Majalah Vogue
"Ini datang dari para kaum wanita sendiri, yang masih belum sepenuhnya percaya jika dipimpin oleh kaum perempuan, padahal keberhasilan perjuangan bangsa Indonesia itu tidak terlepas adanya andil dari sosok Kaum Perempuan," ungkap Afif.
Disisi lain para kaum laki-laki atau suami sering kali tidak memperhatikan keberadaan perempuan, padahal disatu sisi perempuan memiliki kemampuan lebih dibandingkan laki-laki.
"Kadang-kadang para kaum laki-laki yang kurang memperhatikan peran perempuan, atau sebagian orang masih memandang sebelah mata, padahal banyak wanita atau kaum perempuan yang memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan laki-laki," katanya.
Baca Juga: Heboh Mahasiswa UNHAS Mengaku Non Biner, Ini 5 Gender yang Dipercayai Suku Bugis di Makassar
Oleh karena itu, Bupati mendorong kepada para kaum Ibu, di era yang sudah maju ini, harus memperkuat berkomitmen untuk memeperhatikan dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Termasuk didalam dunia politik, oleh karena itu kaum wanita diharapkan melek terhadap politik. Karena secara umum tidak ada lagi sekarang perbedaan yang jomplang antara laki-laki dan perempuan.
"Kami mendorong kepada Ibu-ibu, di era globalisasi ini, di era modern ini, agar terus memperkuat komitmen untuk memperjuangkan hak hak perempuan, tetlrmasuk dalam berpolitik, makanya kaum wanita harus melek politik, karena diera seperti sekarang ini secara umum posisinya sudah sejajar, tidak ada lagi perbedaan yang jomplang antara laki-laki dan perempuan, kecuali terkait pada kodradnya," tegasnya.
Bupati menilai komitmen itu pantas dilakukan. Karena jika perempuan Indonesia berdaya maka Indonesia akan kuat. Jika perempuan berdaya, keluarga akan sakinah, mawaddah dan warrohmah.
Baca Juga: VIRAL! Mahasiswa Diusir Dosen Karena Mengaku Gender Non Biner
Menurut Afif, melalui pendidikan politik bagi perempuan diharapkan perempuan melek politik, melek digital dan informasi, dengan begitu perempuan tidak gampang dan mudah terbawa isu di media yang mengabarkan informasi yang tidak baik, seperti halnya isu yang menjelekan orang atau termasuk menjelekan calon legislatif. Afif memandang ini penting, mengingat Tahun 2023 adalah menjelang Tahun Politik 2024. Oleh karena utu perempuan harus mampu menjadi inisiator yang mampu menyebarluaskan virus kebaikan.
Bupati menegaskan pendidikan politik bagi perempuan sebagai wahana dan sarana edukasi politik, sebagai politik yang membangun, politik yang sehat. Bahkan tentunya politik yang akan membawa pencerahan dan kebaikan untuk kemaslahatan umat.
Sementara Kepala Badan Kesbangpol, Agus Kristiono mengatakan, kegiatan ini digelar dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perempuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Meningkatkan pemahaman perempuan dalam Politik, meningkatkan pemahaman dan ketrampilan tentang kepemimpinan.
Baca Juga: Kritikus Musik Korea Sebut Alasan Grup K-Pop Mix Gender Langka, termasuk Masalah Domestik
Peserta yang mengikuti acara tersebut adalah, Tim Penggerak PKK Desa, para Kader posyandu, organisasi perempuan dan masyarakat di desa Tanjunganom Kaliwiro. ***
