Network
KABAR WONOSOBO - Agenda Sosialisasi penguatan peran masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) melalui sistem pengawasan berbasis masyarakat, menghadirkan perwakilan dari lima Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), dihelat di Wonosobo pada 18 November 2023.
Agenda itu dibuka Kabid perikanan Dispaperkan kabupaten Wonosobo, Farida Hidayati yang menyebut bahwa keberadaan Pokmaswas di seluruh wilayah yang memiliki SDKP di Wonosobo sangatlah krusial, mengingat masih banyak pelanggaran yang terjadi.
"Peserta sosialisasi ini adalah perwakilan dan anggota dari 5 Kecamatan di Wonosobo, yakni Pokmaswas Sejahtera Mandiri Wadaslintang, Pokmaswas Jogokali Kaliwiro, Pokmaswas Tulis Watumalang, Pokmaswas Serayu Wonosobo, dan Pokmaswas Bogowonto Kepil," terangnya.
Agenda itu adalah kerjasama Kementerian kelautan dan perikanan serta komisi 4 DPR RI yang diwakili Vita Ervina. Lewat sosialisasi itu diharapkan peserta dapat membagikan pengetahuan kepada kelompoknya dan menjadikan masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga sumber daya perikanan, dan memastikan ekosistem sungai dan ikan di Wonosobo tetap terjaga dengan baik
"Pokmaswas selama ini merasa bangga dan telah bekerja sukarela tanpa bayaran. Namun masih banyak fasilitas yg dibutuhkan. Dari 5 kelompok pokmaswas
ini berbagai peralatan baru bisa dipenuhi di 3 kelompok. Peran mereka penting untuk lestarikan sungai waduk dan telaga di Wonosobo," katanya.
Mewakili Sektretaris Direjen Perikanan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) Suharta menyebut masyarakat bisa dilibatkan dalam pengawasan dan telah diinisiasi sejak 2001 dari pemda di seluruh indonesia yang kini ada 1200 kelompok.
"Mereka (Pokmaswas) tidak boleh lakukan tindakan hukum tapi untuk bisa melaporkan jika ada pelanggaran di pengelolaan sumber daya perikanan. Mereka ini swakarsa, dari dan oleh masyarakat. Tidak ada anggaran khusus dan ada di tiap daerah," katanya.
Baca Juga: Para Pengelola Sektor Perikanan Wonosobo Dibekali Skill Kewirausahaan dan Akses Pembiayaan
Diharapkan, KKP jadi corong di daerah untuk sampaikan kebijakan menteri yang kini meliputi 30 persen kawasan wilayah jadi konservasi. Yakni selain pemijahan ikan laut juga untuk oksigen dan juga penangkapan ikan terukur.
