Ia juga mengungkapkan akan adanya dampak yang mengerikan jika kudeta itu tidak segera dihentikan.
“Resiko perang saudara skala besar adalah nyata,” ungkap Christine seperti dikutip Kabar Wonosobo dari Reuters.
Olof Skoog, Duta Besar Uni Eropa untuk PBB juga menambahkan resolusi PBB melalui pesan yang tegas.
“Ini ketidakabsahan (yang dilakukan oleh) junta militer, (mereka melakukan) penyalahgunaan dan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri dan menunjukkan keterasingannya di mata dunia,” kata Olof Skoog.
Sementara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berpendapat bahwa kudeta militer tidak bisa dan tidak diterima untuk dijadikan sebagai norma hidup di dunia ini.
Namun pihak militer Myanmar yang melakukan kudeta beralasan untuk mengatasi apa yang dianggapnya sebagai penipuan dalam pemilu November lalu.
Sedangkan para politisi dunia mengatakan jika pemungutan suara itu adil untuk dijalankan dalam pemilu tersebut.***