Network
Ahmad Kusyairi Suhail sendiri menggarisbawahi pada kalimat “ketimpangan relasi kuasa” dan menuntut adanya perbaikan mengenai definisi pelecehan seksual.
Selain itu, Ahmad Kusyairi Suhail juga menggarisbawahi Pasal 3 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang dinilai tidak berasarkan prinsip agama.
Pasal 3 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sendiri dilaksanakan dengan prinsip seperti di bawah ini:
Kepentingan terbaik bagi korban, keadilan dan kesetaraan gender, kesetaraan hak dan aksesitabilitas bagi penyandang disabilitas, akuntabilitas dan independen, kehati-hatian dan konsisten, serta jaminan ketidakberulangan.
Pasal terakhir yang dinilai bermasalah oleh Sekjen IKADI yaitu Pasal 5 Ayat 2 mengenai jenis-jenis Pelecehan Seksual menurut Permen PPKS Nomor 30.
“Pasal 5, terlihat ada kesan menimbulkan legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan,” ungkap Ahmad Kusyairi Suhail.
Definisi Pelecehan Seksual menurut Permen PPKS Nomor 30 Pasal 5 Ayat 2 sendiri meliputi:
- Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi tampilan fisik maupun identitas gender korban.
- Memperlihatkan alat kelaminnya tanpa persetujuan Korban.
- Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, siulan bernuansa seksual.
- Menatap Korban dengan nuansa seksual.
- Mengirim pesan, lelucon, gambar, foto, audio, video bernuansa seksual.
- Memberikan hukuman atau sanksi bernuansa seksual.
- Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh tanpa persetujuan Korban.
- Membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban.
- Memaksa Korban melakukan kegiatan seksual.
- Mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan bernuansa Kekerasan Seksual.
Baca Juga: Cinta Laura Kampanye Anti KS di Kampus, Sebut Polemik Moral yang Sempat Kenai Permendikbud 30
IKADI menilai bahwa frasa “persetujuan” lah yang menjadi masalah karena diindikasikan mampu memancing perbuatan zina.
