Network
KABAR WONOSOBO - Pemerintah melalui Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyatakan akan mulai menyetop edaran dari blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).
Penyetopan blangko pembuatan e-KTP bertujuan karena pemerintah sedang dalam tahap berinovasi untuk mempermudah masyarakat terkait tanda kependudukan dengan meluncurkan KTP digital.
Hal itu disampaikan Zudan Arif Fakrulloh selaku Dirjen Dukcapil dalam Rakornas Dukcapil 2023 bertajuk Digitalisasi Administrasi Penduduk untuk Kemudahan Layanan Publik dan Pemilu 2024 pada Kamis, 9 Februari 2023.
“Mengatasi kendala jaringan, ditambah pengadaan peralatan dan blangko itu mahal sekali. Maka Pak Mendagri Tito Karnavian memberikan arahan agar menggunakan dokumen asimetris, yakni dengan digitalisasi dokumen kependudukan termasuk penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD),” kata Zudan.
Seperti yang telah dikatakan oleh Mendagri, kendala yang dihadapi Kemendagri sampai saat ini adalah salah satunya mahalnya biaya produksi untuk e-KTP termasuk didalamnya blangko serta saran cetak dari e-Ktp itu sendiri.
Selain itu jaringan internet yang tidak stabil di daerah menjadi kendala lain yang dihadapi oleh Kemendagri.
Zudan juga mengatakan bahwa isi dari IKD sendiri nantinya akan memiliki kemiripan dengan e-KTP.
“NIK sangat penting, karena bisa dan dapat digunakan untuk mengakses berbagai layanan publik,seperti mendaftar asuransi, membuka rekening bank, dan lain sebagainya,” imbuh Zudan.
Seiring dengan perkembangan teknologi, IKD menjadi salah satu terobosan pemerintah untuk memudahkan masyarakat.
