Network
KABAR WONOSOBO – Di tengah kondisi yang saat ini semakin berat bagi masyarakat khususnya sektor pekerja harian, beberapa upaya tengah dilakukan pemkab Wonosobo, salah satunya dengan menyiapkan Bantuan Sosial atau bansos.
Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Wonosobo tengah mengupayakan sinkronisasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Hal itu dilakukan untuk akurasi sasaran penerima bantuan sosial dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Kepala Dinas Sosial, Harti menyebut bahwa pihaknya tidak ingin ada data ganda yang berpotensi menyebabkan bantuan sosial salah sasaran. Ketika ditemui di kantornya, Kamis 22 Juli 2021, Harti menyebut upaya itu untuk memilah mereka yang benar-benar belum terbantu lewat beberapa skema lain.
“Pemadanan DTKS ini sekaligus dalam upaya memilah kembali warga masyarakat yang selama ini belum mendapatkan bantuan baik yang sifatnya reguler seperti melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST) sampai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD),” kata Harti.
Proses Pemadanan data tersebut dinilai menjadi kunci dari validitas dan ketepatan sasaran sehingga tidak akan ada lagi inakurasi bantuan.
Seperti kasus warga yang masuk kategori layak mendapatkan bantuan, namun ternyata tidak menerimanya. Hal itu mengingat, selama ini, program-program reguler juga masih berjalan.
Diantaranya adalah PKH yang menyasar 44.449 keluarga dan diberikan dalam rentang tiga bulan sekali dalam bentuk uang tunai dengan nominal variatif per keluarga.
Baca Juga: Korban Korupsi Bansos Jualiari Batubara Ajukan Gugatan Ganti Rugi, Kerugian Negara Rp20,8 Miliar
Ada juga bantuan sembako senilai Rp200.000 per keluarga untuk 60.690 KK, serta BST Pandemi Covid-19 untuk 18.708 KK dengan nominal Rp300.000,- per bulan.
“Masih ada pula BLT DD yang disalurkan melalui Bank Wonosobo dengan sasaran mencapai 3.294 KK tetap diberikan secara rutin,” lanjut Harti.
Sementara itu, untuk Bansos Non reguler akan diberikan oleh Kementerian Sosial dalam bentuk beras. Untuk Bansos Beras PPKM, per paket sebanyak 10 Kilogram untuk 77.840 KK. Sedangkan Bansos Beras PPKM dari TNI-Polri, per paket 5 Kilogram untuk 6.500 KK, serta Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk 9.200 Kepala Keluarga.
Di luar itu masih ada bantuan lain yang diberikan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN-BUMD. Disebut Harti, Dinsos PMD Kabupaten Wonosobo akan menggunakan DTKS sesuai UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan fakir Miskin sebagai dasar sinkronsisasi data.
Baca Juga: Bantuan Sosial Tunai BST Periode Mei-Juni Cair Bulan Juli Ini, Cek Namamu di Website Ini
“Apabila ditemukan warga yang belum masuk dalam DTKS, maka akan diusulkan untuk masuk dalam DTKS sesuai amanah UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lampiran F, dimana pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/Kota oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota,” imbuhnya.
Maka berbekal data tunggal tersebut diharapkan ke depannya alokasi bantuan kepada warga masyarakat terdampak PPKM Darurat tidak salah sasaran. Seklain juga lebih transparan dan dapat diakses oleh publik.***
