Network
KABAR WONOSOBO - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Wonosobo melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) dengan Pemerintah Desa dan kelurahan se kecamatan Mojotengah pada Selasa, 14 Maret 2023.
Kesepakatan itu terkait bantuan hukum, pelayanan hukum dan pertimbangan hukum berupa pendapatan hukum atau legal opinion, pendampingan hukum dan audit hukum yang menjadi tugas dan fungsi di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
“ Melalui MOU ini kita berharap semua tetap solid dan sinergi. Apabila ada penyimpangan di Desa atau kelurahan, kami akan mengingatkan dan apabila sudah kita dampingi tiba tiba ada tindakan kriminal yang dilakukan, akan kami tindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku,” ungkap Kajari Wonosobo, Efendri Eka Saputra saat penandatangan MoU di ruang pertemuan Oemah Dhuwur Andongsili, disaksikan camat dan pejabat Kejari Wonosobo.
Baca Juga: Berikan Performa dan Kontribusi Nyata, Kejari Kebumen Dapat Penghargaan dari BPJS Kesehatan Kebumen
Menurutnya, kejaksaan negeri wonosobo siap membantu para kepala desa dalam hal konseling terkait permasalahan hukum secara gratis. Kepada para kades dan kalur untuk menjadikan MoU sebagai momentum untuk bersinergi serta saling berkoordinasi dalam hal pengelolaan keuangan secara baik dan benar.
“Seluruh permasalahan hukum terkait penggunaan dana desa bisa dikonsultasikan. Perlu diingat, laksanakan pembangunan di desa sesuai APBDes. Kalaupun ada perubahan, bisa dibicarakan , dan kami siap,” terangnya.
Pihaknya juga mengingatkan kepada para kades agar tak mudah terjebak dengan penggunaan anggaran desa yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kegiatannya. Meskipun sudah didampingi atau telah melakukan MoU, sebab praktek atau hal-hal di luar batas kewajaran untuk melakukan kegiatan fiktif. Karena setiap laporan pertanggung jawaban pasti akan dievaluasi dan periksa.
Baca Juga: Kejaksaan Negeri Wonosobo Terapkan Restorative Justice Pada Kasus Penganiayaan
“Mohon untuk dicek lagi. Sudah akuntabel apa belum, jangan sampai berani melakukan kegiatan fiktif, karena itu jelas merupakan pelanggaran hukum. Mereka kita dampingi, kita carikan solusi, dengan satu catatan, mereka siap kita audit apakah sesuai dengan aturan atau tidak,” tandasnya
Dalam kesempatan yang sama, Camat Mojotengah, Fany Muqorrobin menyebut bahwa Pemerintah Desa diberikan kewenangan untuk menjalankan roda pemerintahan di desa, termasuk penggunaan uang negara untuk pembangunan desa.
“Dengan adanya MoU ini diharapkan menjadi pengingat untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang menyimpang dari aturan. Tetap patuh dan taat kepada aturan yang berlaku,” katanya.
Baca Juga: Kejaksaan Kembalikan Berkas Laporan Gatick yang Dicurigai Jadi Pelaku Kematian Tangmo Nida
Menurutnya, sejauh ini pemerintah desa dan kelurahan di kecamatan mojotengah tidak memiliki masalah berkaitan dengan pengelolaan keuangan , namun bukan berarti sudah sempurna dan tidak perlu dikawal.
“Kondisi masyarakat dinamis, dan pengelolaan anggaran senantiasa dituntut untuk transparan, maka kondisi tersebut juga harus diikut termasuk pengawalan dari kejaksaan khususnya untuk memberikan pendampingan tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa. Termasuk upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara,” terangnya
Penandatanganan kesepakatan ini dapat menjadikan para kades dan perangkat lebih nyaman, lebih baik dan bisa semakin memahami proses pengelolaan keuangan yang baik dan benar dan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
Menutup kegiatan tersebut, perwakilan Komunitas Jurnalis Wonosobo, Agus Supriyadi juga memberikan sosialisasi terkait kinerja wartawan yang sesuai dengan kode etik jurnalistik.
Baca Juga: 600 Anggota Barung Ikuti Pesta Siaga Kwarcab 2023 Wonosobo di Alun-alun Kota
Hal itu mengingat masih adanya praktik-praktik yang menjurus pada pemerasan yang menyasar para Kades di daerah dengan cara intimidasi serta mengatasnamakan diri sebagai awak media.
Para Kades juga dihimbau untuk tidak dengan mudah mempercayai orang yang memperkenalkan diri sebagai wartawan dan dalam beberapa kejadian secara terang-terangan meminta sesuatu kepada para kades dengan alasan adanya kasus hukum tertentu.***
