Energi Geothermal Berpotensi Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

- 13 Mei 2023, 17:24 WIB
emenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah Pengembangan Energi Terbarukan Geothermal bersama KITA Institute di Ruang Rapat BAPPEDA Kabupaten Wonosobo Kamis 11 Mei 2023.
emenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah Pengembangan Energi Terbarukan Geothermal bersama KITA Institute di Ruang Rapat BAPPEDA Kabupaten Wonosobo Kamis 11 Mei 2023. /Bag Prokompim Kab Wonosobo

KABAR WONOSOBO - Wakil Bupati M. Albar, menyambut baik dan mendukung kegiatan Peningkatan Mekanisme Akuntabilitas Sosial Geothermal di Kabupaten Wonosabo. Hal itu digadang akan mendukung hak dasar masyarakat lokal disekitar energi terbarukan, selain juga akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya energi terbarukan.

Mengingat tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di sekitar daerah pengembangan energi terbarukan geotermal. Demikian disampaikanya saat menghadiri Launching Perkenalan Program Meningkatkan Mekanisme Akuntabilitas Sosial untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah Pengembangan Energi Terbarukan Geothermal bersama KITA Institute di Ruang Rapat BAPPEDA Kabupaten Wonosobo Kamis 11 Mei 2023.

Kegiatan tersebut menurut Moh. Dimas Adji Saputra (Program Officer) dilatarbelakangi bahwa, Kabupaten Wonosobo adalah salah satu kabupaten yang memiliki sumber daya alam panas bumi terbesar dan telah beroperasi saat ini melalui PT. Geodipa Energi di Dieng.

Baca Juga: Duta Wisata Harus Mampu Cerminkan Jiwa Berbudaya yang Santun dan Promosikan Wisata Wonosobo

Adanya Geothermal di Kabupaten Wonosobo harapannya bisa meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Kabupaten Wonosobo sendiri masih memiliki Pekerjaan Rumah terkait dengan pemenuhan layanan dasar masyarakat.

Di sisi kesehatan, angka prevalensi stunting di Kabupaten Wonosobo tahun 2022 mencapai 22,7 %, hal ini masih di atas data tingkat prevalensi nasional yang berdasarkan data survei SSGI tahun 2022 mencapai 21,6 %.

Selain itu masih tingginya AKI dan AKB di Kabupaten Wonosobo, serta adanya tantangan dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas belanja anggaran bagi pemenuhan SPM di daerah.

Tantangan kualitas belanja pembangunan erat kaitannya dengan akuntabilitas sosial yang bergantung pada partisipasi dan keaktifan masyarakat dalam memanfaatkan mekanisme akuntabilitas dari layanan publik yang telah ada. Dimana partisipasi masyarakat tersebut dapat diakomodasi dalam ruang dialog kebijakan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.

Baca Juga: Pegiat Bank Sampah dan Petugas Kebersihan Diajak Bahas Best Practise Pengelolaan Sampah Wonosobo

Halaman:

Editor: Erwin Abdillah

Sumber: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan kab Wonosobo


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x