Network
KABAR WONOSOBO - Pemerintah akan segera melakukan revisi peraturan yang salah satunya melarang media sosial juga menjadi e-commerce atau social commerce. Presiden Jokowi dalam suatu kesempatan menyebut bahwa pemisahan antara media sosial dan e-commerce harus segera diatur karena dapat berdampak kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia serta aktivitas perekonomian di pasar. Salah satu yang terkena adalah TikTok Shop.
“Karena kita tahu itu berefek pada UMKM, kepada produksi di usaha kecil, usaha mikro, dan juga pada pasar. Ada pasar, di beberapa pasar mulai anjlok menurun karena serbuan,” terang Presiden Jokowi. Jokowi juga menyebut bahwa regulasi yang sedang dirancang tersebut akan mengatur antara media sosial dan platform perdagangan atau ekonomi.
“Mestinya dia itu sosial media bukan ekonomi media, itu yang baru akan diselesaikan untuk segera diatur,” tandasnya
Baca Juga: Daftar 13 Negara Yang Sudah Melarang TikTok Karena Tahu Bahaya Berikut Ini
Platform media sosial TikTok menanggapi aturan terbaru soal social commerce yang baru dikeluarkan, mereka berharap Pemerintah mempertimbangkan dampaknya terhadap penjual.
TikTok yang awalnya adalah sosial media tempat berbagi video memang sudah bertarnsformasi menjadi social commerce melalui TikTok shop. Menggandeng banyak influencer, TikTok shop menjadi ramai oleh pembeli aplagi sering dijual juga barang-barang dengan harga murah. TikTok mengatakan akan tetap menghormati hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.
"Kami akan tetap menghormati hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, namun, kami juga berharap Pemerintah mempertimbangkan dampak terhadap penghidupan 6 juta penjual lokal dan hampir 7 juta kreator affiliate yang menggunakan TikTok Shop," kata juru bicara TikTok Indonesia dalam pesan elektronik sebagaimana dikutip Kabar Wonosobo dari Antara.
