KABAR WONOSOBO― Polemik mengenai sinetron Suara Hati Istri dari Indosiar yang dituding meromantisasi perkawinan anak-anak masih hangat dibahas.
Baru-baru ini, melalui akun Instagram resminya, komika sekaligus sutradara dan penulis skenario film Ernest Prakasa turut mengomentari opera sabun tersebut.
Melalui unggahan Instagram TV, Ernest Prakasa mengomentari penggantian pemeran Zahra dalam sinetron yang dituduh menormalkan praktik poligami dan perkosaan dalam perkawinan.
“Apakah ganti pemeran akan menyelesaikan masalah? Sebenarnya enggak teman-teman,” ucap Ernest dalam unggahan yang tertanggal 4 Juni 2021.
Bintang Cek Toko Sebelah itu menyampaikan bahwa permasalahan sinetron Suara Hati Istri dalam episode Zahra terletak pada pengangkatan tema praktik perkawinan anak.
Undang-undang Perkawinan di Indonesia sendiri telah mensyaratkan bahwa usia legal untuk menikah baik laki-laki maupun perempuan haruslah di atas 19 tahun.
Sementara, Zahra yang diperankan oleh Lea Ciarachel diceritakan merupakan seorang gadis yang dipaksa menikah saat ia masih duduk di bangku SMA.
Permasalahan tersebut kian diperkeruh dengna kenyataan bahwa pemain aslinya saja, yaitu Lea, masih berusia 15 tahun.
Baca Juga: Dian Sastro Dukung Arie Kriting yang Kritisi Polemik Nagita Slavina ikon PON XX Papua
“Menurut gue, kita punya tanggung jawab untuk mengedukasi bahwa pernikahan yang terlalu muda itu berbahaya,” ungkap Ernest.
Hal tersebut dinyatakan Ernest bahwa pernikahan yang dilakukan oleh anak di bawah umur akan sangat merugikan pihak perempuan.
Dengan meromantisasi praktik perkawinan anak, tentu akan semakin membuat penonton secara tidak sadar turut mengakui bahwa hal tersebut lazim dilakukan.
Terlebih dengan melihat jalan cerita yang menyajikan bahwa keluarga Zahra menerima pernikahan anaknya dengan Tirta yang diceritakan sudah memiliki dua istri lainnya.
Baca Juga: Nicholas Saputra Suka ‘Main’ di Dapur, Tidak Setuju Memasak Identik dengan Gender Tertentu
Ernest juga menyayangkan adanya sinetron seperti Suara Hati Istri yang notabene disiarkan melalui televisi.
“Televisi punya tanggung jawab moral untuk mengedukasi masyarakat,” ucapnya.
Ia menyampaikan bahwa kebebasan di televisi cenderung lebih diperketat lantaran merupakan kanal publik dengan cangkupan luas.
Berbeda dengan layanan streaming, film, maupun Youtube.***