Tajikistan Larang Warganya Pakai Hijab, Padahal Rakyatnya Mayoritas Muslim

28 Juni 2024, 10:14 WIB
Tajikistan larang penggunaan hijab bagi rakyatnya /X.com @yopilates/

KABAR WONOSOBO - Pemerintah Tajikistan baru-baru ini mengesahkan undang-undang yang memicu kontroversi, yaitu larangan penggunaan hijab di tempat-tempat umum. Aturan ini diberlakukan di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dengan 99% penduduknya memeluk agama tersebut.

Baca Juga: Pengadilan India Tetapkan Larangan Hijab, Sebut Bukan Praktik Agama Penting

Alasan di Balik Larangan

Pemerintah Tajikistan, di bawah kepemimpinan Presiden Emomali Rahmon, menjelaskan bahwa larangan ini bertujuan untuk melestarikan budaya Tajikistan yang mereka anggap unik dan berbeda dari negara-negara Islam lainnya. Hijab, menurut mereka, dianggap sebagai pakaian asing yang tidak sesuai dengan tradisi dan identitas nasional Tajikistan.

Lebih lanjut, pemerintah juga berdalih bahwa larangan ini bertujuan untuk mencegah radikalisme agama dan menjaga stabilitas negara. Mereka khawatir penggunaan hijab dapat memicu ekstremisme dan mengganggu ketertiban umum.

Baca Juga: Muskan Khan, Gadis Teriakkan Takbir Menjadi Ikon Perlawanan Larangan Hijab di India

Reaksi dan Dampak

Masyarakat Tajikistan terpecah belah dalam menanggapi larangan ini. Ada yang mendukung kebijakan pemerintah, dengan alasan ingin menjaga budaya dan keamanan negara.

Namun, banyak pihak yang mengkritik kebijakan ini, menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap kebebasan beragama. Aktivis hak asasi manusia dan cendekiawan Islam menyatakan bahwa hijab merupakan bagian dari identitas perempuan Muslim dan melarangnya sama saja dengan membungkam suara mereka.

Kebijakan ini juga dikhawatirkan akan semakin mempersempit ruang bagi ekspresi keagamaan di Tajikistan. Sebelumnya, pemerintah telah menerapkan beberapa aturan yang membatasi kegiatan keagamaan, seperti melarang anak-anak di bawah usia 14 tahun untuk menghadiri masjid.

Baca Juga: Larangan Memakai Hijab Bagi Gadis Muslim India Picu Kemarahan dan Protes

Di media sosial, tagar #TajikistanHijabBan ramai digunakan untuk menentang peraturan tersebut. Protes dan demonstrasi pun digelar di beberapa kota di Tajikistan, meskipun diwarnai dengan tindakan represif dari aparat keamanan.

Aktivis hak asasi manusia prihatin bahwa larangan ini dapat membuka jalan bagi pelanggaran hak asasi manusia lainnya terhadap Muslim di Tajikistan. Hal ini dikhawatirkan dapat mendorong radikalisasi, karena membuat Muslim merasa terpinggirkan dan didiskriminasi.

Dampak dari larangan ini juga dikhawatirkan dapat melemahkan ekonomi Tajikistan. Industri fesyen Muslim, yang cukup berkembang di negara ini, terancam gulung tikar.

Baca Juga: Kualifikasi Piala Dunia: Prediksi Skor dan Susunan Pemain Tajikistan vs Pakistan Selasa, 11 Juni 2024

Masa Depan yang Masih Abu-abu

Masih belum jelas bagaimana aturan ini akan diterapkan dan apa konsekuensi bagi pelanggarnya. Diperkirakan bahwa akan ada perlawanan dari masyarakat, dan kemungkinan besar akan ada tindakan hukum yang diambil untuk menentang larangan ini.

Larangan hijab di Tajikistan menjadi contoh kompleks tentang bagaimana pemerintah, budaya, dan agama bernegosiasi dengan identitas dan ekspresi di ruang publik.

Hingga saat ini, belum jelas bagaimana kelanjutan dari peraturan ini. Pemerintah Tajikistan masih bersikeras dengan pendiriannya, namun di sisi lain, tekanan dari masyarakat internasional terus meningkat.

Banyak pihak yang mendesak agar pemerintah meninjau kembali kebijakannya dan mencari solusi yang lebih akomodatif bagi semua pihak.

Baca Juga: Kualifikasi Piala Dunia: Prediksi Skor dan Susunan Pemain Yordania vs Tajikistan Jumat, 7 Juni 2024

Larangan hijab di Tajikistan menjadi contoh kompleksnya benturan antara budaya dan agama di negara-negara dengan mayoritas Muslim. Di satu sisi, terdapat keinginan untuk melestarikan identitas nasional, di sisi lain, terdapat pula tuntutan untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan beragama.

Bagaimana masa depan bagi para perempuan Muslim di Tajikistan masih abu-abu. Hanya waktu yang bisa menjawab apakah peraturan ini akan dicabut atau tetap diberlakukan, dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat Tajikistan secara keseluruhan.***

 

Editor: Agung Setio Nugroho

Tags

Terkini

Terpopuler