Network
KABAR WONOSOBO – Group of Seven (G7) yang merupakan organisasi tujuh negara terbesar di dunia dengan perekonomian paling maju mengadakan pertemuan untuk membahas pemulihan dari resesi krisis keuangan.
Pertemuan tersebut diadakan selama tiga hari dari Jumat 11 Juni 2021 hingga Minggu 13 Juni 2021 di Cornwall Inggris.
Adapun kelompok negara yang masuk dalam keanggotaan G7 yakni Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat.
Selain negara-negara tersebut, G7 juga mengundang perwakilan dari India, Korea Selatan, Australia dan Afrika Selatan untuk membahas tentang kesehatan.
Baca Juga: Pimpinan National Health Service Inggris Benarkan bahwa Vaksinasi Bantu Turunkan Penularan Covid-19
Karena selain membahas pemulihan ekonomi akibat pandemi, para pemimpin G7 juga menandatangani perjanjian baru yang bertujuan untuk memastikan wabah seperti ini tidak terjadi lagi.
Hal ini juga mendapat dukungan dari Inggris yang segera mendirikan pusat inovasi dan manufaktur vaksin hewan di Pirbright Institute.
Salah seorang pimpinan G7, Boris Johnson memberikan pembukaan sambutannya kepada sesama pimpinan di G7 pada sesi pertama pertemuan tersebut.
“Sangat penting bahwa kita tidak mengulangi kesalahan dari krisis besar dan resesi ekonomi besar terakhir seperti pada tahun 2008,” kata Johnson.
Baca Juga: Sejarah Konflik Palestina Israel dan Kaitannya dengan Deklarasi Balfour 1917 oleh PM Inggris
Sambutan dari Johnson tersebut dibumbui dengan slogan partainya sendiri yakni Pantai Konservatif tentang pembangunan kembali ekonomi ketujuh negara dengan cara yang lebih netral gender dan lebih feminin.
“Apa yang salah dengan pandemi?. Kita pastikan untuk pulih dan naik level di seluruh masyarakat dengan pembangunan yang lebih baik,” tambah Johnson.
Juru bicara Boris Johnson menjelaskan jika kata feminin itu merujuk pada komitmen untuk meningkatkan pendidikan anak perempuan.
Sambutan Johnson ini lantas menuai kritikan termasuk dari Bridget Phillipson, seorang Kepala sekretaris Departemen Keuangan dari Partai Buruh, Inggris.
Baca Juga: Kate Middleton 10 Tahun Masuk Keluarga Kerajaan inggris, Dikenal Supel, Mudah Bergaul dan Keibuan
“Tidak masuk akal melihat Boris Johnson berbicara tentang tidak mengulangi kesalahan, ketika dia dan partainya (Partai Konservatif) menghabiskan dekade terakhir dengan memotong layanan publik,” kata Philipson.
Philipson menganggap bahwa pada masa akhir jabatan Boris Johnson, ia meninggalkan tanggung jawab dan melemahkan pondasi ekonomi Inggris.
Pada tahun 2015 Johnson Bronson diketahui mencalonkan diri sebagai perdana menteri dengan sebuah manifesto yang mencakup pengurangan dana kesejahteraan masyarakat sebesar £12 miliar atau sekitar Rp 241 triliun.***
