Network
KABAR WONOSOBO- Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI mengeluarkan ultimatum pada Presiden Jokowi yang menganggap sikap Presiden Jokowi tidak berpihak pada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
Aliansi BEM SI juga menyebut akan turun ke jalan jika ultimatum tersebut tidak mendapat tanggapan dari Presiden Jokowi.
Dalam ultimatum tersebut, Aliansi BEM SI memberikan waktu 3x24 jam pada Jokowi untuk mengangkat 56 pegawai KPK yang dipecat karena tak lolos TWK menjadi ASN.
Baca Juga: Alex Noerdin Disebut Berikan Hibah Tanpa Prosedur Pada Proyek Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya
“Kami Aliansi BEM Seluruh Indonesiadan Gasak (Gerakan Selamatkan KPK) memberikan ultimatum kepada Presiden Jokowi untuk berpihak dan mengangat 56 pegawai KPK menjadi ASN dalam waktu 3x24 jam. Tercatat sejak hari ini, 23 September 2021. Jika Bapak masih saja diam tidak bergeming. Maka kami dan elemen masyarakat akan turun ke jalan menyampaikan aspirasi yang rasional untuk Bapak realisasikan,” tulis akun resmi BEM SI yang dikutip Kabar Wonosobo, Jum’at 24 September 2021.
BEM SI dalam ultimatum tersebut mengatakan jika pemberhentian pegawai KPK dengan SK no. 1327 dengan dalih Tes Wawasan Kebangasaan dinilai cacat, rasis, melanggar HAM, dan maladministrasi.
Diketahui TWK menjadi salah satu syarat peralihan status pegawai KPK menjadi ASN. Hasilnya ada 56 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos dalam TWK tersebut. Hal tersebut dianggap beberapa orang sebagai salah satu bagian dari pelemahan KPK.
Pelemahan KPK, dalam ultimatum, disebut dilakukan secara terstruktur berawal dari disahkannya Undang-undang KPK nomor 19 tahun 2019 yang dikemudian hari ditolak mahasiswa dan kalangan akademisi.
