Network
Dia menyebut kerugian negara dalam kasus tersebut diduga sangat besar, karena berdasarkan informasi yang diterima, banyak tempat wastafel yang sudah dibangun pada tahun 2020 lalu kini tidak berfungsi.
Alfian menilai, dalam hal kasus ini, Polda Aceh dapat menggunakan pasal 2, sesuai dengan UU No 19 Tahun 2019 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada pelaku.
Baca Juga: Rusia Ngamuk Dengar Senator AS Serukan Bunuh Putin, Gedung Putih: Bukan Sikap Pemerintah Amerika
Terlebih anggaran pengadaan bersumber refocusing APBA 2020 untuk penanganan COVID-19 sehingga dapat dijerat dengan pidana mati.
"Artinya siapa pun yang terlibat wajib bertangungjawab atas bencana tersebut," tutup Alfian.***
