Network
Dirty Vote menyebutkan para penyelenggara negara memiliki kecenderungan untuk memihak satu paslon sepanjang masa Pemilu 2024 ini. Termasuk Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana yang menunjukkan dukungan kendati disebut sedang dalam masa tugas, bukan sebagai personal, hingga deretan menteri dan bahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Menteri seperti Ida Fauziyah, Raja Juli, Zulkifli Hasan, Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil, hingga Luhut Binsar Pandjaitan dan Angela T diindikasi menunjukkan dukungan kepada salah satu paslon. Salah satu yang mendapatkan kecurigaan lainnya yaitu Presiden Jokowi. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, Dirty Vote menyebut salah satunya seperti ketika Jokowi melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto beberapa kali. Presiden Jokowi bahkan sempat membuat kontroversi dengan mengatakan bahwa presiden juga boleh berkampanye.
Kontroversi Mahkamah Konstitusi
Masuknya Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi yang sebelumnya menjabat sebagai Walikota Solo sebagai cawapres cukup mengundang kontroversi. Dirty Vote menutup film 1,5 jam mereka dengan pembahasan mengenai kontroversi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam meloloskan Gibran.
Gibran sendiri lolos sebagai cawapres Prabowo Subianto selepas MK mengabulkan permohonan perubahan persyaratan capres dan cawapres. Mereka yang mengajukan termasuk PSI, Partai Garuda, lima orang kepala daerah, dan Almas Tsaqibbirru. Nama terakhir merupakan seorang mahasiswa dari UNSA yang turut berperan membuat Gibran maju ke Pilpres 2024.
Baca Juga: Pakar Hukum Satria Unggul Wicaksana Soroti 16 Kecurangan yang Disampaikan Film Dirty Vote
Selain pengajuan dari Almas, pengajuan serupa lainnya ditolak oleh MK dengan jarak yang berdekatan. Diterimanya hal tersebut membuat Gibran Rakabuming dapat maju ke kursi cawapres kendati belum berusia 40 tahun dan baru saja menjabat sebagai walikota. Gibran dan Prabowo sendiri resmi mendaftar ke KPU sebagai bakal capres-cawapres pada 25 Oktober 2023.
Keputusan MK dinilai oleh Dirty Vote sebagai sebuah kontroversi, terutama mengingat adanya perubahan susunan hakim sebelum dan sesudah jarak beberapa jam saja. Salah satunya dengan kehadiran Anwar Usman, Ketua MK sekaligus paman dari Gibran yang sebelumnya tidak hadir RPH lantaran konflik kepentingan, dan ada pula yang mengatakan Anwar Usman sakit. Namun, ia sendiri akhirnya ikut rapat dan bergabung dengan dua orang hakim lainnya yang menyetujui perubahan persyaratan capres-cawapres di Pemilu 2024 ini.
Di akhir rapat, terdapat tiga hakim yang menyetujui termasuk Anwar Usman, dua menyetujui tetapi minimal telah sampai di level gubernur (concurring), dan empat lainnya kompak menolak. Dirty Vote menyebut bahwa seharusnya, dua orang hakim yang concurring lebih condong untuk dinilai sebagai penolakan atau tidak menyetujui. Namun, di akhir keputusan, putusan dua orang hakim tersebut justru dinilai sebuah persetujuan.
Demikian beberapa poin penting yang disampaikan oleh film Dirty Vote. Sebenarnya, masih terdapat beberapa hal lainnya yang dibahas di film Dirty Vote, termasuk kasus perangkat desa yang diduga menggelar acara deklarasi dukungan kepada Prabowo-Gibran pada 19 November 2023, polemik pendaftaran partai politik, hingga dugaan intimidasi kepada para kepala desa oleh para calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilu 2024 ini.***
