Network
KABAR WONOSOBO - Film dokumenter Dirty Vote yang disebut-sebut mengungkap praktik kecurangan Pemilu 2024 resmi rilis pada 11 Februari 2024 lalu. Digarap Dandhy Laksono, Dirty Vote melibatkan tiga pakar hukum tata negara sebagai pemeran utama di dalamnya. Ketiganya adalah Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari. Dalam film berdurasi kurang lebih 1,5 jam tersebut, berikut adalah lima poin penting yang disampaikan di dalamnya.
Kaltara vs Papua dalam Pemilu
Kalimantan Utara dan Papua sama-sama mengalami pemekaran. Kalimantan Utara mengalami pemekaran pada tahun 2013, dan tidak langsung mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2014 silam. Sebaliknya, Kaltara baru mengikuti Pemilu pada tahun 2019. Namun, kasus yang sama tidak berlaku pada Papua.
Provinsi Papua yang berada di ujung timur Indonesia juga mengalami pemekaran, tepatnya ada tahun 2022 lalu. Papua dipecah kembali dan kini menjadi enam provinsi. Berbeda dengan Kaltara yang dimekarkan pada 2013 dan mengikuti Pemilu pada tahun 2019, Papua yang dimekarkan pada 2022 langsung boleh mengikuti Pemilu pada tahun 2024 ini.
Film Dirty Vote sendiri turut mencantumkan adanya dugaan pemekaran Papua dengan Pemilu tahun 2024 ini. Terutama karena adanya syarat kemenangan satu putaran yaitu memenangkan lebih dari 50% suara di 20 provinsi, atau lebih dari 20% per-provinsi. Papua sendiri memenangkan Presiden Jokowi di pemilu sebelumnya dengan total suara di ata 80%.
Baca Juga: Siapa Dandhy Laksono? Sutradara Dirty Vote yang Diduga Ungkap Kebobrokan Pemilu 2024
Bansos Tanpa Kemensos
Bantuan Sosial (Bansos) menjadi salah satu hal tercepat yang memang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, terlebih di masa pandemi Covid 19. Sehingga, tidak heran jika di tahun 2021 yang menjadi puncak pandemi Covid 19, anggaran bansos mencapai puncaknya. Namun, tahun-tahun kemudian, Dirty Vote mencatumkan adanya lonjakan penggelontoran dana bansos.
Sepanjang Maret - Mei 2023, bansos yang dilontarkan sebanyak Rp7,9 trilliun, lalu pada September - November 2023 sebanyak Rp8 triliun, lalu pada Desember 2023 sebanyak Rp2,7 triliun. Dirty Vote juga menyertakan bahwa bulan Januari 2024, dana bansos yang terdiri dari PKH, BNPT, PIP, dan BLT sejumlah Rp78,06 triliun.
Namun, terdapat beberapa catatan yang diberikan oleh Dirty Vote. Pertama, dana bansos di awal 2024 ini lebih tinggi daripada dana yang dibagikan di puncak pandemi di tahun 2021. Kedua, sebaran dana bansos beririsan dengan daerah yang memilih Presiden Jokowi pada tahun 2019. Ketiga, beberapa nama menteri seperti Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan yang membagikan bansos sembari mengajak publik mendukung Gibran Rakabuming Raka, cawapres Prabowo pada Pemilu 2024 ini. Juga ada nama Menteri Perekonomian (Menko) Airlangga Hartanto yang meminta penerima bansos untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi.
