KABAR WONOSOBO – Memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day, massa yang tergabung dalam Aliansi Wonosobo Melawan menggelar aksi di kawasan bundaran Alun-alun Wonosobo pada Sabtu, 1 Mei 2021.
Aksi yang diikuti puluhan peserta itu mengusung tema “Panggung Rakyat: Ruang Ekspresi di Bawah Rezim Penggusuran”.
Agenda itu diikuti Pimpinan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Wonosobo, Gerakan Masyarakat Peduli Alam Wadas Purworejo (Gempa Dewa), Teater Banyu, serta perwakilan Aliansi Wonosobo Melawan.
Menurut Koordinator umum aksi yang meminta namanya disamarkan (inisial NAP) menyebut ada 10 tuntutan dari dalam Aliansi Wonosobo Melawan.
“Tuntutan dalam aksi ini adalah Cabut Undang-undang Omnibus Law, Bebaskan tahanan politik Omnibus Law, Hentikan Eksploitasi Alam, Wujudkan reforma agraria sejati, Cabut izin penetapan lokasi (IPL) Wadas, Wujudkan pendidikan gratis, Sahkan RUU P-KS, Sahkan RUU Masyarakat Adat, Hentikan Represifitas Aparat, dan Usut tuntas kasus pelanggaran HAM,” tuturnya.
Menurut NAP, momentum May Day merupakan menandai perjuangan dan hari perlawanan masyarakat untuk memunculkan isu-isu di skala nasional hingga kedaerahan, dalam konteks Wonosobo dan sekitarnya. Seperti disebut dalam tuntutan, muncul isu lokalitas seperti pencabutan izin IPL Wadas yang belum lama ini diwarnai demo warga Wadas Bener Purworejo.
"May Day jelas bukan hanya tentang memperingati hari buruh, tapi ini adalah momen untuk memunculkan isu-isu baik nasional maupun daerah," imbuhnya.
Lebih lanjut, May Day juga disebutnya tak lepas dari perjuangan kaum buruh selain juga berkaitan dengan isu lingkungan. Hal itu mengingat awal mula masyarakat menjadi buruh dimulai ketika masyarakat petani dirampas lahan pertaniannya.
Sehingga disimpulkan peserta aksi, adanya Omnibus Law ini tidak hanya berdampak pada buruh tetapi juga berdampak pada lingkungan. Sehingga disebutnya jelas ada hubungan antara isu buruh dengan isu ekologi. Dengan kondisi itu, disebut NAP masyarakat tidak bisa lagi berharap pada pemerintah semata.
“Perjuangan untuk kesejahteraan dan keadilan tidak bisa dititipakan kepada siapa saja. Ke depan perubahan yang akan terjadi pada suatu daerah atau negara ada pada gerakan masyarakat bukan lewat pemerintah atau berbagai instrumennya. Jelas kita tidak bisa mengharap lagi dengan pemerintah, kesejahteraan dan keadilan masyarakat hanya bisa terwujud melalui gerakan masyarakat bukan pemerintah atau instrumennya," lanjutnya.
Meski dilakukan pembakaran ban, aksi berjalan dengan tertib dengan dikawal sejumlah aparat gabungan dari Polres Wonosobo, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan Wonosobo.
Agenda aksi juga diisi dengan pertunjukkan teatrikal, musikalisasi puisi, poster, serta pembagian takjil buka puasa yang menandai puncak kegiatan, mengakhiri aksi panggung rakyat tersebut.***