Network
KABAR WONOSOBO – Di tengah kondisi yang saat ini semakin berat bagi masyarakat khususnya sektor pekerja harian, beberapa upaya tengah dilakukan pemkab Wonosobo, salah satunya dengan menyiapkan Bantuan Sosial atau bansos.
Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Wonosobo tengah mengupayakan sinkronisasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Hal itu dilakukan untuk akurasi sasaran penerima bantuan sosial dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Kepala Dinas Sosial, Harti menyebut bahwa pihaknya tidak ingin ada data ganda yang berpotensi menyebabkan bantuan sosial salah sasaran. Ketika ditemui di kantornya, Kamis 22 Juli 2021, Harti menyebut upaya itu untuk memilah mereka yang benar-benar belum terbantu lewat beberapa skema lain.
“Pemadanan DTKS ini sekaligus dalam upaya memilah kembali warga masyarakat yang selama ini belum mendapatkan bantuan baik yang sifatnya reguler seperti melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST) sampai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD),” kata Harti.
Proses Pemadanan data tersebut dinilai menjadi kunci dari validitas dan ketepatan sasaran sehingga tidak akan ada lagi inakurasi bantuan.
Seperti kasus warga yang masuk kategori layak mendapatkan bantuan, namun ternyata tidak menerimanya. Hal itu mengingat, selama ini, program-program reguler juga masih berjalan.
Diantaranya adalah PKH yang menyasar 44.449 keluarga dan diberikan dalam rentang tiga bulan sekali dalam bentuk uang tunai dengan nominal variatif per keluarga.
Baca Juga: Korban Korupsi Bansos Jualiari Batubara Ajukan Gugatan Ganti Rugi, Kerugian Negara Rp20,8 Miliar
