Network
Baca Juga: Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Wonosobo 2,32 Persen Diupayakan Lewat GTA
Sementara itu, Wakil Bupati Wonosobo Muhammad Albar menyampaikan, partisipasi dalam demokrasi menjadi pilar penting yang harus dipenuhi, sebagai upaya mewujudkan capaian pembangunan yang efisien dan berkeadilan, terutama kelompok rentan yang sering kali belum mendapatkan akses terhadap ruang partisipasi pembangunan.
“Kesempatan berpartisipasi dalam proses pembangunan harus diciptakan seluas-luasnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan hasil pembangunan. Seluruh elemen masyarakat dapat terlibat, mengakses, dan terpenuhi kebutuhannya,” tegas Albar.
Menurutnya, penerapan bottom-up planning dalam proses pembangunan desa patut dilakukan. Hal ini, guna mengakomodir kebutuhan dan aspirasi seluruh elemen masyarakat desa, sehingga masyarakat dapat terlibat dan berperan secara aktif dalam forum musyawarah, menyampaikan aspirasinya secara demokratis.
“Saya harap, seluruh peserta Sekolah Partisipasi dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh agar mampu mengimplementasikannya dalam proses pembangunan di desa masing-masing, juga mampu berkolaborasi dengan seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Desa,” harapnya.
Baca Juga: Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Wonosobo 2,32 Persen Diupayakan Lewat GTA
Selain itu, guna memastikan proses pengambilan keputusan yang partisipatif dan demokratis sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang tepat guna dan tepat sasaran, perlunya melibatkan unsur masyarakat.
“Sekolah partisipasi yang diikuti 30 peserta ditargetkan menyasar 3 Kecamatan yaitu, Kaliwiro, Wonosobo, dan Garung, dengan pemateri dari akademisi, birokrasi, legislatif, dan praktisi UNS,” tandasnya.***
