Network
KABAR WONOSOBO - Pemahaman tentang basic human rights atau Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi pengetahuan dasar yang wajib dimiliki pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Wonosobo.
Hal itu diharapkan bisa mewujudkan pelayanan yang lebih responsif bagi seluruh masyarakat Wonosobo, apalagi Wonosobo Kabupaten Ramah HAM telah dideklarasikan tujuh tahun yang lalu.
“ASN di lingkungan Pemkab Wonosobo memiliki peran dan tugas bagaimana mengedukasi masyarakat tentang HAM, sehingga seluruh instansi pemerintahan memiliki kewajiban mewujudkan good government dan pelayanan publik yang responsif,” tutur Kepala Diskominfo Wonosobo Fahmi Nurhidayat saat acara Workshop Basic Human Right Pemerintah Kabupaten Wonosobo Kamis, 27 Oktober 2022 di Pendopo Utara.
Baca Juga: Pelaksanaan Pilkades Serentak 30 Desa di Wonosobo 2022 Dipantau Harian
Lanjut Fahmi, perlunya instansi atau lembaga pemerintah di Wonosobo untuk bersama membangun fasilitas publik berbasis digital. Hal ini penting, guna menciptakan layanan yang lebih efektif dan mudah diakses bagi seluruh masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang yang berlaku.
“Saya terus mendorong seluruh Perangkat Daerah memperlakukan hak yang sama kepada seluruh masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang yang telah ditetapkan,” kata Fahmi.
Menurutnya, ada 5 fokus isu dalam Wonosobo Kabupaten Ramah HAM yaitu, lansia, anak, disabilitas, lingkungan, dan perempuan. Untuk itu, seluruh perangkat daerah di Wonosobo diharapkan mampu memahami 5 icon ini dengan membuatkan fasilitas publik yang mendukung serta dimanfaatkan secara optimal oleh semua lapisan masyarakat.
Baca Juga: Perpustakaan Digital SMPN 2 Mojotengah Dilaunching, Bupati Dukung Muatan Lokal Wonosobo
“Terdapat 5 icon atau nilai luhur dalam HAM khususnya di Wonosobo yaitu, lansia, anak, disabilitas, lingkungan, dan perempuan, saya berharap seluruh Perangkat Daerah di Wonosobo mampu memahami untuk membuat fasilitas publik yang mendukung serta dimanfaatkan secara optimal oleh mereka,” tandasnya.
